satelitnews.com, RANGKASBITUNG—Banjir bandang di Kabupaten Lebak banyak merusak fasilitas publik dan permukiman warga. Bahkan kerugian infrastruktur akibat longsor dan banjir bandang diperkirakan sampai Rp 85 miliar. Khususnya akibat kerusakan infrastruktur jembatan dan jalan milik Provinsi Banten.
Kepala Dinas PUPR Banten Tranggono mengatakan bahwa setelah 14 hari tanggap darurat, prioritas pembangunan akan dilakukan untuk dua jembatan milik Pemprov Banten yaitu jembatan Cinyiru dan jembatan Ciberang. Pembangunan dua jembatan ini katanya juga akan mendapatkan banuan dari kementerian PUPR untuk bantuan alatnya. “Nah ini harus bisa segera minta transfer alatnya,” tambahnya, Sabtu (11/01).
Sedangkan khusus jembatan kabupaten, sementara ada yang dibangun oleh TNI. Jembatan sementara ini untuk membuka akses seperti di Cipanas, Warung Banten yang masuk pada titik rawan. Selain itu, bantuan perusahaan ataupun lembaga masyarakat akan diarahkan ke kabupaten agar bisa membangun jembatan milik kabupaten yang rusak yang totalnya ada 28 jembatan.
Banjir dan longsor di Lebak pada Rabu (1/1) merusak 30 jembatan hancur. Dua di antaranya adalah jembatan permanen milik provinsi. Selain itu, akses jalan provinsi juga rusak ke ruas jalan Kecamatan Cipanas dan Lebak Gedong. Selain itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada 1.310 rumah rusak berat. Kemudian 9 unit sekolah rusak mulai dari tingkat PAUD dan SMP.
Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran Rp 55,5 miliar untuk membangun 1.110 unit rumah bagi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak yang rusak berat. Angka tersebut kemungkinan akan bertambah, seiring masih dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah setempat.
Data sementara yang dihimpun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Diaperkim) Provinsi Banten sebanyak 1.110 rumah rusak berat, 230 rumah sedang dan 309 rusak ringan akibat banjir bandang di Kabupaten Lebak.
“Data yang kami peroleh per 8 Januari itu ada 1.110 rumah rusak berat. Kemungkinan masih bisa bertambah karena kan masih ada yang belum terdata. Nanti jumlah pastinya ada di BPBD yang menghimpun,” kata Kepala Diseperkim Banten, HM Yanuar.
Ia menjelaskan, jumlah rumah dan bangunan lain yang rusak tersebut tersebar di 30 desa di enam kecamatan yang terkena banjir bandang di Kabupaten Lebak. Untuk perbaikan rumah yang rusak berat tersebut nantinya akan ditangani semua oleh pusat melalui BNPB dengan alokasi anggaran untuk hunian tetap (huntap) masingmasing Rp50 juta per rumah.
Sedangkan, selama huntap belum selesai, kata dia, maka masyarakat yang terdampak bencana mendapat bantuan biaya tunggu Rp500.000 per keluarga sampai rumah bisa ditempati kembali. “Kalau perkim provinsi hanya melengkapi beberapa lokasi yang mungkin terlewat dalam pendataan serta bantuan fasilitas lainnya,” kata Yanuar.
Menurutnya, setelah pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten selesai dilakukan, selanjutnya disampaikan ke BNPB dan nantinya akan diverifikasi ke lapangan oleh tim ‘by name by adres’ korban banjir yang rumahnya rusak. “Nanti dari kami bantu jika ada kekurangankekurangan misalnya pompa air untuk umum dan lainnya. Tetap pemprov juga keluarkan dana TT untuk penanganan bencana tersebut,” pungkasnya. (bnn/rmol)
Diskusi tentang ini post