SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Rencana Dinas Perhubungan Kota Tangerang yang ingin melanjutkan penerapan sistem one way di Jalan Daan-Mogot-Jalan Bouraq-Liobaru Kota Tangerang menuai penolakan dari kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Bouraq. Penolakan itu dilakukan dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Tolak One Way” di sejumlah tempat menggunakan cat semprot.
Berdasarkan pantauan Selasa (05/04/2022) pagi, meski tidak terlalu berukuran besar, namun spanduk itu cukup mudah terbaca oleh pengendara. Spanduk-spanduk itu disebut-sebut dipasang pada Senin (04/04/2022) malam. Salah seorang warga di Jalan Pembangunan 2, RW 01, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper yang terkena imbas Ana membenarkan warga menolak pemberlakukan sistem one way.
“Saya kena dampak banget, terutama anak saya yang sekolah sekolah kudu muter-muter cari jalan berangkat sekolah,” ujar Ana kepada wartawan, Selasa (05/04/2022) pagi. Padahal menurut Ana sebelum diberlakukan sistem one way anaknya yang bersekolah di SDN 3 Tangerang cukup naik angkot. Namun setelah one way diterapkan, sang anak harus diantar suaminya lantaran memutar. “Jadi yang biasanya 15 menit sekarang mah bisa 30 menit,” terangnya.
Ini tambahnya belum termasuk dampak ekonomi yang dirasakan oleh tetangganya. “Tetangga saya yang dagang jadi sepi sekarang. Biasanya mah orang pabrik masih sempet mampir sebelum kerja, eh sekarang pada langsung aja udah, nggak pakai belanja lagi,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan pedagang air kemasan dalam galon bernama Wahyudi yang juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan diterapkannya sistem one way. Sebab dirinya juga harus berputar-putar mencari jalan menunju ke pelanggannya. “Makanya kami terus terang menolak satu arah. Tapi mau gimana lagi, kita cuma masyarakat kecil,” jelasnya.
BacaJuga :
Terpisah, Ketua RW 01 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper Ahmad Faharurroji yang ditemui di kediamannya menjelaskan, pada dasarnya sistem one way yang diberlakukan merupakan kebijakan yang dipaksakan. “Kenapa saya sebut dipaksakan, inikan dieksekusi dulu baru nanti dibuat sarana pendukungnya. Harusnya kan dibuat dulu sarana pendukungnya baru dieksekusi,” jelasnya.
Dampaknya, menurut Ahmad yang kini dirasakan oleh masyarakat adalah mereka rugi secara waktu, rugi secara ekonomi serta bertambahnya kemacetan. “Rugi waktu jelas masyarakat akan bertambah lama karena macet, rugi ekonomi karena UMKM di tempat kami harus kehilangan pendapatan. Yang sehari biasanya dapat Rp 300 ribu sekarang paling cuma Rp 30 ribu doang,” terangnya.
Untuk itu dirinya kini menunggu realisasi janji pemerintah terkait dibangunnya sistem pendukung jalan seperti penyediaan marka kejut serta JPO. “Kita tunggulah janji itu direalisasikan sampai abis Lebaran. Kalau nggak dilaksanain juga, ya kita akan gelar aksi,” ucapnya. Hingga berita ini diturunkan SatelitNews.Id, belum mendapat konfirmasi dari pihak Dishub Kota Tangerang. (made)
