SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Raffi Ahmad, Ketua Tim Pemenangan Andra Soni – Dimyati dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangsel karena diduga menggunakan Alun-Alun Pamulang untuk kampanye pada Minggu (15/9). Dia dituduh menggunakan fasilitas publik milik daerah sebagai tempat kampanye.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan ikut terseret di kasus tersebut. Pemberian izin kepada Raffi Ahmad dipertanyakan. Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin ihwal pemakaian Alun-alun Pamulang.
“Telah diberikan izin oleh DLH Tangsel selaku pengelola aset/Barang Milik Daerah (BMD) Alun-alun Pamulang, izin diberikan kepada organisasi masyarakat Barisan Intelektual Strategis Objektif Nasional (Bison),” ujar Wahyu dilansir Tangselpos, Kamis (19/9).
Namun yang menjadi persoalan, kata Wahyu, izin tersebut dikeluarkannya bukan untuk kegiatan politik.
“Permohonan untuk acara apel akbar,” tegas Wahyu.
Sementara itu, diketahui kegiatan tersebut turut menghadirkan Raffi Ahmad, selaku Ketua Tim Pemenangan Andra Soni – Dimyati.
Baca Juga: Andra Soni: Irigasi Cisata Pandeglang Tingkatkan Produktivitas Petani
Dalam video yang beredar di media sosial, acara tersebut juga dihadiri oleh sekitar ratusan orang lengkap dengan atribut pakaian bernuansa biru muda, serta beberapa benda yang diduga merupakan alat peraga sosialisasi (APS) yang memuat gambar wajah pasangan Andra Soni – Dimyati.
Hal itulah yang membuat kegiatan tersebut kini dilaporkan ke Bawaslu Tangsel.
“Penyelenggara kegiatan yang memanfaatkan Alun-alun Pamulang menjadi terlapor oleh adanya konten acara yang dilarang sesuai peraturan perundangan-undangan menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan acara, dan kemudian adanya kewenangan suatu institusi yang harus menindaklanjuti laporan tersebut,” bebernya.
Wahyu menyatakan, pihaknya menghormati proses yang kini berlangsung.
“Kami hanya menegaskan bahwa pemrakarsa atau pemohon izin penggunaan Alun-alun Pamulang pada Minggu tanggal 15 yang lalu adalah organisasi masyarakat bukan tim pemenangan/kampanye pasangan calon kepala daerah. Bahkan kegiatan acara yang disebutkan adalah apel akbar bukan kampanye,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seandainya sedari awal diketahui kegiatan tersebut berbau politik, maka pihaknya akan berpikir ulang untuk mengeluarkan izin tersebut.
Baca Juga: Persaingan Kerja Makin Ketat, Belasan Ribu Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi
“Apabila permohonan izinnya oleh tim kampanye atau kegiatan acaranya untuk kampanye tentu DLH Tangsel menyikapi secara berbeda dan akan memberikan izin dengan catatan khusus sesuai keputusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023,” pungkasnya.
Diketahui, pelaporan terhadap Raffi Ahmad tersebut, dilayangkan oleh sekelompok pemuda yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Peduli Pilkada (GPPI). Pelapor, Alvin Esa Priatna mengatakan, pelaporan ini dilayangkan lantaran adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang diduga dilakukan oleh Terlapor, dalam hal ini adalah Raffi Ahmad selaku Tim Pemenangan Pasangan Andra Soni – Dimyati.
Pelanggaran yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Andra Soni – Dimyati di Alun-alun Pamulang, Minggu (15/9/2024) lalu. Saat itu, Raffi Ahmad turut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Jadi kita dari Bawaslu abis melaporkan dugaan adanya pelanggaran curi start masa kampanye dan juga penggunaan fasilitas yang di milik Pemkot tempo hari, pada saat hari Minggu jam 15.00 WIB. Kita melaporkan Ketua Tim Andra Soni – Dimyati, saudara Raffi Ahmad,” ujar Alvin.
Sementara itu saat dikonfirmasi Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep turut memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Menurut Acep, dugaan penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) seperti yang dilaporkan oleh pelapor harus ditelusuri lebih lanjut.
Namun yang jelas, persoalan ini bermuara pada soal perizinan yang dilakukan oleh pihak terlapor terhadap pihak pengelola tempat sebagai pemberi izin penggunaan Fasos-Fasum tersebut. Dalam hal ini, pihak pengelola yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel.
“Kalau ini belum masa kampanye maka itu diserahkan ke pengelolanya, mengizinkan atau tidak. Dengan memperhatikan larangan-larangan dalam kampanye walau pun misalnya sosialisasi. Kalau saran saya kemarin, itu tidak diizinkan,” ujar Acep. (bnn)
