SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai merumuskan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 dengan mengedepankan dialog antara pekerja dan pengusaha. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha, sekaligus mempertahankan iklim investasi agar tetap kondusif.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui forum dialog Dewan Pengupahan bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang berlangsung di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (19/11/2026). Pemerintah daerah berupaya menyamakan persepsi seluruh pihak guna mencegah potensi relokasi industri padat karya ke daerah lain maupun luar negeri.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Hendra, mengatakan dialog tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan besaran UMK 2027. Menurutnya, Pemkab Tangerang mengedepankan pembahasan secara inklusif dengan melibatkan unsur pekerja dan pengusaha agar proses penetapan upah berjalan kondusif.
“Pak Bupati ingin dalam proses penetapan pengupahan ini suasananya lebih kondusif, sehingga semua kepentingan, baik pekerja maupun perusahaan, bisa terakomodasi dengan baik di Kabupaten Tangerang,” kata Hendra kepada Satelit News, Kamis (19/11/2026).
Hendra menjelaskan, sikap hati-hati Pemkab Tangerang dalam membahas pengupahan didasarkan pada laporan sejumlah industri padat karya berskala besar, seperti Ching Luh dan Adis, yang saat ini menghadapi tren penurunan pesanan serta tingginya biaya tenaga kerja di Tangerang.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mendorong jenama global seperti Nike mengalihkan pesanan ke negara pesaing dengan biaya produksi lebih rendah, seperti Vietnam dan Thailand.
Baca Juga: Diduga Disiksa Majikan di Malaysia, PMI Asal Sepatan Minta Dipulangkan
Selain persaingan di tingkat global, Pemkab Tangerang juga mewaspadai pergeseran investasi di dalam negeri. Perusahaan multinasional yang memiliki fasilitas produksi di sejumlah daerah berpotensi memindahkan alokasi produksinya untuk menekan biaya operasional.
“Perusahaan yang punya cabang di Cirebon, Majalengka, atau Salatiga dikhawatirkan memindahkan produksinya ke sana karena biaya operasional lebih rendah untuk kualitas dan merek yang sama. Tujuan forum ini adalah menyamakan persepsi agar investasi di Kabupaten Tangerang tetap stabil dan kompetitif, sehingga perusahaan tidak hengkang,” tegasnya.
Terkait mekanisme penghitungan, Disnaker Kabupaten Tangerang saat ini masih menunggu Surat Edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai rilis data indikator makro, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, secara umum, formula penetapan UMK 2027 masih menggunakan acuan yang sama, meskipun terdapat perubahan pada rentang nilai indeks alfa.
Jika sebelumnya rentang indeks alfa berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9, kini diperluas menjadi 0,5 hingga 1,0.
“Rentang alfanya sekarang 0,5 sampai dengan 1. Mengenai besaran angka alfa yang akan dipakai, itu nanti akan dibahas dan disepakati bersama dalam rapat Dewan Pengupahan,” jelas Hendra.
Tidak hanya menyoroti industri berskala besar, Pemkab Tangerang juga memperhitungkan dampak kebijakan kenaikan UMK terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil (UMK). Regulasi yang mengatur standar upah minimum bagi sektor usaha mikro dan kecil sebesar 50 persen dari nilai UMK menjadi perhatian tersendiri agar kebijakan pengupahan tidak membebani pelaku usaha kecil di daerah.
Baca Juga: Disnaker Kabupaten Tangerang Matangkan Pembentukan Tim Deteksi Dini Kerawanan Ketenagakerjaan
Sebagai tahapan akhir di tingkat kabupaten, Dewan Pengupahan dijadwalkan menggelar rapat pleno pada 23 November 2026 untuk menyusun draf rekomendasi besaran UMK 2027. Hasil rekomendasi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Banten sebelum batas waktu penetapan resmi pada 25 November 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, menambahkan bahwa pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi pengusaha sekaligus memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak.
“Tujuan utama kami tentunya menciptakan lingkungan investasi yang baik dan masyarakat atau para pekerja mendapat manfaat positif. Intinya, kedua belah pihak dapat terakomodasi dengan baik dan layak,” tambahnya. (alfian/aditya)

















