SATELITNEWS.COM, TANGSEL-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai sekitar Rp5,2 triliun.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan pada Masa Sidang I Tahun 2026/2027, yang menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengatakan APBD 2027 telah melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif hingga mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
“Dalam APBD 2027 ini terjadi keseimbangan ya. Setelah dibahas sekian lama, maka ada keseimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah. Total jumlahnya kurang lebih Rp5,2 triliun,” ujar Benyamin.
Ia menjelaskan, seluruh ketentuan belanja wajib atau mandatory spending dalam APBD 2027 juga telah dipenuhi. Di antaranya alokasi anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari 20 persen, pemenuhan anggaran kesehatan, serta belanja pegawai yang tetap berada di bawah batas maksimal sesuai ketentuan.
Menurut Benyamin, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027 adalah komposisi pendapatan daerah yang menunjukkan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari total pendapatan daerah sekitar Rp4,7 triliun, lebih dari Rp3 triliun bersumber dari PAD, sedangkan sekitar Rp1,3 triliun berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.
Baca Juga: Remaja Korban Pemerkosaan di Ciputat Timur Hamil 6 Bulan
“Ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2027 bisa kita tetap jaga dengan kemandirian fiskal yang sangat tinggi,” katanya.
Benyamin menambahkan, distribusi dan alokasi anggaran telah disusun berdasarkan program-program yang sebelumnya dibahas melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga pembahasan bersama DPRD.
Setelah persetujuan bersama, dokumen APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Banten untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan dibahas kembali bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Benyamin menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Di sektor pendidikan, pemerintah akan melanjutkan berbagai program bantuan biaya sekolah bagi masyarakat kurang mampu.
“Tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih harus kita utamakan, ya. Pendidikan, kami ingin tetap memprioritaskan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu,” sebutnya.
Selain itu, pembangunan fisik sekolah tingkat SD dan SMP juga tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca Juga: Dinkop UKM Tangsel Resmikan Galeri UMKM, Hadirkan 1.205 Produk dari 60 Pelaku Usaha
“Kemudian kalau pembangunan fisik sekolah, baik SD maupun SMP, itu sudah semuanya tertuang dalam RPJMD. Tahun depan mungkin akan kita bangun satu atau dua SMP, sesuai dengan target RPJMD-nya,” sebutnya.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkot Tangsel akan terus memperhatikan perkembangan indikator kesehatan masyarakat, salah satunya peningkatan angka harapan hidup yang ditargetkan mencapai 76 tahun.
Persolaan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu agenda penting yang akan terus didorong pada 2027. Benyamin berharap rencana Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tangerang Selatan dapat mulai menunjukkan bentuk konkret pada tahun mendatang.
“Kita juga masih akan fokus tentunya di persoalan pengelolaan sampah. Karena mudah-mudahan tahun depan kesepakatan atau PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) di Tangerang Selatan diharapkan sudah terlihat bentuk konkretnya,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Tangsel juga mempersiapkan berbagai langkah pendukung, termasuk kerja sama dengan Kota Serang serta persiapan land clearing atau pembersihan lahan untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas PSEL.
Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan persiapan dan koordinasi lintas daerah agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Selain pembangunan fisik, Benyamin juga berencana mengevaluasi kompetensi dan kebutuhan pelayanan publik di tingkat kelurahan pada 2027. Ia menilai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola pelayanan masyarakat.
Sejumlah layanan yang sebelumnya banyak dilakukan di kantor kelurahan kini dapat diakses melalui sistem pelayanan masing-masing OPD. Karena itu, pemanfaatan ruang dan bangunan kantor kelurahan perlu dievaluasi agar dapat digunakan secara lebih optimal untuk kebutuhan masyarakat.
“Sekarang pengaruh apa namanya teknologi komunikasi, kemudian berdasarkan IT dan seterusnya bisa dilakukan pelayanan dari OPD masing-masing sehingga kelurahan itu mungkin jumlah pelayanan publiknya tidak sebesar dulu,” ucap Benyamin.
“Semakin besar pelayanan publik di satu tingkat, di kelurahan misalnya, itu membutuhkan ruang kerja. Nah, kalau semakin sedikit, ruang-ruang yang ada di kelurahan ini akan kita evaluasi dan kita manfaatkan secara maksimal untuk pelayanan-pelayanan publik, ya, untuk sarana olahraga atau untuk yang lain-lain. Ini nanti akan kita master plan,” lanjutnya. (eko)

















