SATELITNEWS.COM, JAKARTA—BPJS Kesehatan mengklaim berhasil menyelamatkan pembiayaan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp14,63 triliun selama 2023–2025 melalui upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan atau fraud. Modus kecurangan semakin kompleks, bergeser dari klaim palsu ke manipulasi diagnosis dan tindakan medis.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, nilai pembiayaan yang berhasil diselamatkan mencapai Rp1,44 triliun pada 2023. Angka tersebut meningkat menjadi Rp6,69 triliun pada 2024, sebelum sedikit turun menjadi Rp6,50 triliun pada 2025.
“Semoga turunnya ini karena memang kesadaran bersama kita untuk tidak melaksanakan fraud semakin tinggi,” kata Prihati dalam agenda The 2nd INAHAFF Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Namun, penurunan nilai dana yang diselamatkan belum serta-merta menunjukkan berkurangnya seluruh praktik kecurangan. Data BPJS Kesehatan justru memperlihatkan perubahan pola.
Pada 2023, klaim palsu atau phantom billing mendominasi sekitar 40 persen dari fraud yang dilaporkan. Setahun kemudian, manipulasi diagnosis dan tindakan medis menjadi modus paling dominan dengan porsi 52 persen. Pada 2025, angkanya meningkat menjadi 59 persen, sementara klaim palsu turun hingga kurang dari 3 persen.
Perubahan tersebut menunjukkan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi saja tidak cukup untuk mengawasi klaim pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Efisiensi, Kejar Rp 600 Triliun hingga Akhir Tahun
“Penguatan antifraud JKN juga membutuhkan integrasi analitik data, validasi klinis, investigasi, dan aspek hukum untuk menghadapi modus kecurangan yang semakin kompleks,” ujar Prihati.
Besarnya cakupan JKN turut meningkatkan tantangan pengawasan. Hingga 1 November 2026, jumlah peserta program mencapai 285,8 juta jiwa atau sekitar 98,5 persen penduduk Indonesia.
Prihati mengingatkan, praktik fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, dan menggerus kepercayaan masyarakat.
“Data dari WHO 2025, 40 persen pasien dengan penyakit kronis menjadi tidak percaya pada sistem pelayanan kesehatan,” kata Prihati.
Untuk mempersempit ruang kecurangan, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari pusat, wilayah, hingga cabang. Langkah ini dilengkapi penerapan indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, serta peningkatan kompetensi verifikator melalui modul antikecurangan bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
BPJS juga akan mengembangkan sistem deteksi dini berbasis analisis data dan risiko, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, lembaga tersebut mendorong perubahan pendekatan pelayanan dari volume-based healthcare menjadi value-based healthcare, yakni pelayanan yang mengutamakan hasil kesehatan terbaik bagi pasien dengan biaya lebih efisien.
Baca Juga: BNPB Minta Anggaran Tambahan Rp 5,67 Triliun
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai pengawasan internal BPJS saja tidak cukup untuk menutup berbagai celah kecurangan dalam penyelenggaraan JKN.
“Jangan sampai BPJS Kesehatan dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan,” tegas Muhaimin atau Cak Imin.
Dia juga menyoroti landasan regulasi penanganan fraud yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri. “Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, BPJS Kesehatan berencana mengembangkan Indonesia Healthcare Antifraud Forum (INAHAF) menjadi asosiasi bernama Indonesia Healthcare Antifraud Association (INHAFA) atau Perhimpunan Antifraud Kesehatan Indonesia (PAKI). Asosiasi tersebut akan menjadi wadah bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pencegahan kecurangan di sektor kesehatan, mulai dari pengelola rumah sakit, akademisi, hingga organisasi profesi.
Penanganan fraud juga mulai diarahkan ke jalur hukum. Prihati mencontohkan kasus di Magelang yang berkaitan dengan kejadian pada 2020, saat pandemi Covid-19. Perkara tersebut kini telah memasuki proses pidana dan menetapkan tersangka, dengan estimasi dampak kerugian mencapai Rp22,19 miliar.
Selain di Magelang, BPJS juga menindak kasus di Gresik melalui sanksi administratif dan keuangan. Kerja sama dengan rumah sakit terkait bahkan dihentikan selama dua tahun. (rmg/xan)

















