SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan pengaturan khusus angkutan barang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), seiring proyeksi 127,78 juta orang atau 44,49 persen penduduk Indonesia bepergian ke luar kota. Salah satu usulannya adalah memberikan kesempatan bagi kendaraan pengangkut komoditas tertentu untuk beroperasi pada malam hari.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, pengaturan lalu lintas selama periode tersebut perlu menyeimbangkan keselamatan perjalanan dengan kelancaran penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
Kemendag mengusulkan kendaraan tertentu dapat beroperasi pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, ketika mobilitas masyarakat relatif lebih rendah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah pembatasan kendaraan menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun.
“Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar lalu lintas selama libur Nataru berjalan baik dan kelancaran pasokan barang kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Iqbal berharap daftar barang yang dikecualikan dari pembatasan mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Selain komoditas yang sudah ditetapkan, pemerintah perlu mempertimbangkan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya berdasarkan karakteristik penyalurannya.
Sejumlah komoditas pangan, misalnya, mudah rusak atau memiliki masa simpan terbatas. Keterlambatan pengangkutan dapat mengganggu kualitas dan ketersediaan barang, sekaligus memengaruhi harga di pasar.
Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru, KAI Antisipasi 50,36 Juta Penumpang
Karena itu, pengecualian perlu mempertimbangkan karakteristik komoditas, urgensi kebutuhan masyarakat, dan kepentingan perdagangan nasional. Kendaraan yang memperoleh kelonggaran tersebut dapat diwajibkan membawa dokumen muatan atau surat jalan untuk keperluan verifikasi.
Kemendag juga meminta kendaraan pengangkut barang ekspor dipertimbangkan masuk dalam kategori pengecualian. Menurut Iqbal, kelancaran pengiriman tidak hanya menentukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung aktivitas perdagangan dan komitmen ekspor Indonesia.
Untuk mengantisipasi gangguan, Kemendag akan memantau ketersediaan barang dan perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Iqbal turut mengusulkan pemanfaatan moda transportasi alternatif, seperti kereta api melalui layanan KA Logistik dan kapal Ro-Ro, terutama pada jalur utama yang rawan kepadatan. Pemerintah juga perlu menyiapkan rute lain dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, muatan, kondisi jalan, dan arus lalu lintas.
“Pada prinsipnya, kami menginginkan agar kebijakan pembatasan angkutan barang tidak menjadi hambatan bagi distribusi logistik nasional. Kelancaran lalu lintas dan kelancaran pasokan barang kepada masyarakat harus dapat dijaga secara bersamaan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Muhammad Mufti Mubarok meminta pemerintah memasukkan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai komoditas kebutuhan dasar yang mendapat pengecualian atau skema operasional khusus selama Nataru.
Baca Juga: Libur Nataru, Pergerakan Diproyeksi 120 Juta Orang
Menurutnya, pembatasan kendaraan pengangkut AMDK berpotensi mengganggu ketersediaan air minum bagi masyarakat. “Air minum merupakan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kebijakan transportasi dan distribusi perlu dirancang secara seimbang agar keselamatan lalu lintas tetap terjaga tanpa mengorbankan hak konsumen untuk mendapatkan air minum,” ujarnya.
Proyeksi 127,78 juta orang yang bepergian saat Nataru berasal dari Survei Prakiraan Pergerakan Masyarakat pada Angkutan Nataru 2026/2027 yang dilaksanakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jumlah itu meningkat 6,93 persen dibandingkan proyeksi pergerakan masyarakat pada periode Nataru sebelumnya.
Dari total pelaku perjalanan, sekitar 2,63 juta orang atau 2,06 persen diperkirakan menggunakan angkutan laut. Sementara itu, angkutan penyeberangan diproyeksikan melayani 3,75 juta orang atau 2,94 persen.
Mengantisipasi peningkatan penumpang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mulai memperketat pemeriksaan kesiapan kapal yang akan beroperasi selama masa angkutan Nataru.
Salah satu langkahnya adalah melakukan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di sejumlah wilayah Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026.
“Keselamatan pelayaran tidak dapat ditawar. Melalui pelaksanaan uji petik di berbagai daerah, kami ingin memastikan bahwa kapal-kapal yang akan melayani masyarakat benar-benar dalam kondisi laik laut dan seluruh persyaratan keselamatan telah dipenuhi,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin, Minggu (15/11/2026).
Samsuddin juga meminta seluruh operator kapal meningkatkan kesiapan armada dan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang memerlukan perbaikan. Pengawasan dan evaluasi akan terus dilakukan di berbagai wilayah dengan mengedepankan prinsip Zero Tolerance for Safety. (rmg/xan)
