SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bergerak cepat. Tak mau posisi RI-2 kosong terlalu lama, MPR menargetkan Wakil Presiden baru sudah terpilih dan dilantik pada 2 Desember 2026.
Target tersebut ditetapkan dalam rapat gabungan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Dalam rapat itu, MPR juga memutuskan mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Agendanya meliputi pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wapres terpilih.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen.
Untuk mengejar target tersebut, rapat gabungan MPR memutuskan mengirimkan surat kepada Prabowo pada hari yang sama. Surat itu berisi permintaan agar Presiden segera menyampaikan dua nama calon Wapres yang akan diproses MPR.
“Hari ini (kemarin) pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” jelasnya.
Baca Juga: Nama Calon Wapres dari Parpol Koalisi Belum ada yang Diajukan
Muzani menegaskan, MPR ingin proses pengisian jabatan Wapres diselesaikan secepat mungkin. Meski konstitusi memberikan waktu paling lama 60 hari, lembaganya tidak ingin kekosongan kursi RI-2 berlarut-larut.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” katanya.
Menurut Muzani, jabatan Wapres tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong. Karena itu, dia mengajak seluruh pihak mendukung proses pengisian jabatan tersebut agar berjalan lancar.
“Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” ujarnya.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, MPR juga membentuk dua tim untuk mempersiapkan proses pemilihan Wapres pengganti Gibran. Masing-masing tim beranggotakan 36 orang, dengan tugas berbeda.
Tim pertama adalah tim verifikasi yang bertugas memeriksa seluruh persyaratan dua calon yang diajukan Presiden. Tim ini akan dipimpin salah satu pimpinan MPR.
Baca Juga: “Goyang” Kursi Gibran, 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
“Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” terang Muzani.
Namun, Muzani belum mengungkap nama pimpinan maupun anggota yang akan masuk dalam tim verifikasi tersebut.
Tim kedua adalah tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Bedanya, tim ini akan dipimpin tiga Wakil Ketua MPR dan beranggotakan perwakilan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok DPD.
“Anggotanya dari semuanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD,” jelasnya.
Pembentukan kedua tim tersebut menjadi bagian dari persiapan MPR sebelum menggelar sidang pemilihan. Setelah Presiden menyampaikan dua nama calon, tim verifikasi akan memeriksa persyaratan yang ditentukan. Sementara tim ad hoc dibentuk untuk mendukung proses pengisian jabatan tersebut.
Untuk diketahui, kursi Wapres kosong setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Gibran sebelumnya menyerahkan surat kepada pimpinan MPR.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Pemilihan dilakukan melalui sidang MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dengan target 2 Desember, MPR berharap proses pengisian kursi RI-2 dapat segera dituntaskan tanpa harus menunggu batas waktu maksimal.
Muzani mengungkapkan, MPR menerima banyak perhatian dan masukan dari masyarakat terkait pengisian jabatan Wapres. Berbagai pandangan tersebut, menurutnya, menjadi bahan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan. (rm)
