SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Partai politik (parpol) koalisi Pemerintah belum ada yang mengajukan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wapres. Sikap tersebut didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon kepada MPR, sebelum dipilih salah satunya.
“Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wapres. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
AHY mengungkapkan, sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia juga meminta masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional.
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dia memastikan, PAN tidak akan mengusulkan kadernya untuk menggantikan Gibran dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.
“Saya menyatakan kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: “Goyang” Kursi Gibran, 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Menurut Zulhas, Prabowo merupakan pihak yang paling mengetahui sosok yang tepat untuk menjadi pendampingnya dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, PAN siap mendukung siapa pun calon yang nantinya dipilih Prabowo.
Partai Golongan Karya (Golkar) juga tidak akan mengajukan nama cawapres. Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, kewenangan menentukan dua calon sepenuhnya berada di tangan Prabowo untuk selanjutnya dipilih MPR.
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama, yang selanjutnya dipilih oleh MPR,” kata Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dia menambahkan, Golkar tidak mempermasalahkan apabila sosok yang dipilih bukan berasal dari partai koalisi Pemerintah. Menurut dia, tidak ada ketentuan yang mengharuskan calon Wapres berasal dari partai politik.
Partai NasDem juga menyatakan tidak akan mengajukan kandidat pengganti Gibran. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menegaskan, penentuan calon Wapres sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. “Ya tidak mengajukan nama. Soal cawapres sepenuhnya kewenangan Presiden,” kata Hermawi saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (13/11/2026).
Meski demikian, NasDem menyampaikan sejumlah kriteria calon yang dinilai layak mendampingi Prabowo, yakni memiliki kecerdasan, wawasan global, serta kapasitas yang setara dengan Presiden.
Baca Juga: PSI Ditinggal Tiga Kader Utamanya
Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda juga menyatakan partainya menyerahkan keputusan mengenai calon pengganti Gibran kepada Prabowo. Menurut dia, Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan sosok yang mampu menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
“Kita enggak mau andai-andai. Sepenuhnya kewenangan Pak Presiden,” kata Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, calon Wapres harus mampu membantu Prabowo menjalankan agenda pemerintahan dan merealisasikan program prioritas dalam tiga tahun ke depan. Sosok tersebut juga harus pekerja keras, bergerak cepat, serta mampu melengkapi kepemimpinan Presiden.
“Kami bersyukur kalau yang dipilih kader Gerindra. Kalaupun tidak, dari partai politik lain, profesional, teknokrat, birokrasi, bahkan mungkin dari kampus, kami tak masalah,” ujar Sugiat.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai dua nama calon Wapres kepada Presiden.
Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi untuk nama cawapres pengganti Gibran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menurut Yusril, Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Untuk diketahui, pada Jumat (13/11/2026), Prabowo mengumpulkan petinggi parpol koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan disebut membahas soal cawapres pengganti Gibran. (rm)
