SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Berakhir sudah karir Ahrie Sonta di Kepolisian Republik Indonesia. Setelah menjalani sidang kode etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,
Sidang digelar di Bareskrim Polri, Jakarta selama lebih dari 11 jam, Selasa (10/11/2026) pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu. Selain itu, juga ada tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
“Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (10/11/2026) malam.
Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindakan AS saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Biro Pengendalian Operasi (Robinopsnal) Bareskrim Polri.
AS diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri, untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas dugaan perbuatan tersebut, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Baca Juga: Peluang Tampil di BWF World Tour Finals Tipis, Sabar/Reza Pasrah
Selain itu, AS juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait larangan dalam etika kelembagaan.
Isir menegaskan, penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dibangun melalui integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa, dalam penegakan aturan internal,” jelas Isir.
Dia menekankan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya. Setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri: Hukum Berat Penyadap Presiden
Meski dijatuhi sanksi PTDH, AS menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut. Isir mengatakan, permohonan banding itu selanjutnya akan diperiksa oleh Komisi Banding.
Isir juga menyampaikan, sidang kode etik terhadap terduga pelanggar lainnya telah dijadwalkan pada waktu berikutnya.
“Polri berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut secara transparan dan akuntabel,” pungkas Isir.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Penetapan dilakukan secara bertahap. Pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka dalam kasus ini, masing-masing berinisial LSP, AS, dan EH.
Pada 5 November 2026, Bareskrim mengumumkan tersangka keempat yang berinisial SU. (rmg)
