SATELITNEWS.COM, JAKARTA–-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta agar pelaku penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dihukum berat. Ia menilai praktik penyadapan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan harus diatur lebih tegas oleh hukum.
“Makanya saya minta ini nanti sadap-menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah enggak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu,” kata Megawati di hadapan kader PDIP dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Megawati mengingatkan bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan. Penggunaan alat penyadap, menurut dia, harus memiliki dasar hukum dan dilakukan oleh pihak yang berwenang.
“Saya enggak mau punya HP. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh, itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada,” ujarnya.
Presiden ke-5 RI itu mengaku memang tidak pernah menggunakan telepon seluler (HP) karena merasa dirinya menjadi sasaran penyadapan. Belakangan, ia mengaku banyak menerima pertanyaan mengenai kebiasaannya tersebut.
“Ibu-ibu waktu saya bilang ini sangat banyak yang tanya, ‘Ibu memang enggak punya HP?’ Loh, saya memang enggak punya HP, memang enggak punya aku,” kata Megawati.
Baca Juga: Istana Dalami Indikasi Makar dalam Kasus Penyadapan Terhadap Presiden
Ia kemudian kembali menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut.
“Kenapa? Kan saya bilang, oh ini viral lagi, karena saya orang yang disadap. Nah buktinya? Hayo, tepuk semua dong,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengungkit peringatannya beberapa tahun lalu mengenai perlunya pergantian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri. Ia menegaskan, desakan tersebut sudah disampaikannya sebelum kasus penyadapan mencuat dan bukan dilandasi kebencian ataupun persoalan pribadi.
“Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya sudah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu sudah waktunya, haduh, diganti, benar kan?” ujar Megawati.
“Loh, saya tidak sirik, tidak benci, tidak hanya ngomong, tapi apa? Karena aturan, keputusannya itu dulu waktu saya…” lanjutnya.
Megawati kemudian menyinggung wartawan yang hadir dan meminta agar pernyataannya dicatat serta diberitakan. Ia mengaku kesal karena merasa wartawan hanya menunggu tanpa menyampaikan hal yang menurutnya perlu diberitakan.
Baca Juga: Irwasum Tegaskan Penyadapan Ilegal Bukan Kebijakan Polri
“Eh ini wartawan ada dari luar atau enggak? Luar ada? Ini maksudnya wartawan kita sendiri atau juga dari luar? Nah iya ditulis loh, kalian itu takut, hanya nunggu saja, kesal saya benar, saya ini jelek-jelek masih Presiden ke-5. Nggak ada mantan Presiden,” katanya.
Megawati juga mengingatkan kader PDIP agar memiliki keyakinan dan keteguhan dalam berpolitik. Menurut dia, keduanya harus disertai keberanian menyatakan kebenaran dan kesabaran.
“Kamu juga harus mengatakan kebenaran, benar nggak? Sudah jengkel saya, semua mau masuk PDIP, untuk nyari apa? Yang namanya adalah apa? Mesti punya keyakinan, punya keteguhan, dengan itu harus ada apa? Keberanian untuk menyatakan kebenaran, setelah itu kesabaran, dan akhirnya apa satyam eva jayate,” tutur Megawati.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025 dan menyasar sejumlah pihak, termasuk pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, dan organisasi masyarakat.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Mabes Polri. (rmg/xan)
