SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Serangan siber terhadap Indonesia mendapat perhatian serius pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), terutama setelah sektor perbankan, keuangan, dan asuransi tercatat menjadi sasaran aktivitas ancaman terbanyak. Hampir 2 juta aktivitas serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah tengah mendalami dampak serangan tersebut melalui koordinasi dengan perbankan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Saya rasa tidak, tidak serta merta ke perbankan, tetapi ke lembaga lain pun demikian,” kata Dudung di Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026). “Hari ini juga sedang dirapatkan oleh deputi saya dengan perbankan, termasuk dari BSSN, sejauh mana dampak dari hacker saat ini, khususnya yang menyangkut masalah perbankan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perbankan memperkuat lapisan keamanan siber. Apalagi, ancaman tersebut juga berpotensi menyasar sistem komputer dan informasi nasional.
Airlangga menilai, gelombang serangan siber yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan bentuk pengujian global terhadap ketahanan dan kapabilitas sistem digital sektor keuangan.
“Kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hack itu secara global juga memang harus dijaga, karena itu secara global juga mereka mengetes kemampuan sistem kita,” tuturnya, di kantor Kemenko Perekonomian.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,47 Persen
Besarnya ancaman terlihat dalam pemantauan dashboard Live Threat Map FortiGuard Labs, laboratorium riset keamanan siber milik Fortinet. Pada Senin pukul 15.02 WIB, dashboard tersebut mencatat sekitar 1,9 juta aktivitas ancaman berhasil diblokir di Indonesia selama 24 jam terakhir, dengan intensitas mencapai 22 aktivitas per detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbanyak dengan sekitar 999.000 aktivitas. Sektor teknologi menyusul dengan 421.000 aktivitas, sedangkan pemerintahan mencatat sekitar 101.000 aktivitas.
Sebelumnya, pemantauan pada Senin pagi mencatat sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman dalam 24 jam, dengan intensitas 19 aktivitas per detik. Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi juga menempati posisi teratas dengan sekitar 761.000 aktivitas.
Sektor teknologi mencatat 386.000 aktivitas, sedangkan pemerintahan 121.000 aktivitas. Ancaman juga terdeteksi pada sektor pendidikan sebanyak 48.000 aktivitas, manufaktur 42.000, telekomunikasi 18.000, serta transportasi dan logistik 13.000 aktivitas.
Sementara itu, pemantauan pada Minggu (8/11/2026) pukul 13.37 WIB mencatat 657.000 aktivitas ancaman yang berhasil diblokir dalam 24 jam. Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbanyak dengan 262.000 aktivitas, disusul pemerintahan 102.000 dan manufaktur 81.000 aktivitas.
Besarnya aktivitas ancaman tersebut mendorong OJK meminta industri perbankan meningkatkan kewaspadaan selama 24 jam dengan memperkuat pertahanan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengawas teknologi informasi perbankan telah berkoordinasi dengan personel TI seluruh bank sejak Jumat (6/11/2026).
Baca Juga: MGBKI dan Ahli Hukum Kesehatan Desak Pemerintah Patuhi Putusan MA Terkait PP 28/2024
“Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan cyber akhir-akhir ini, dan melakukan langkah-langkah preventif yang kita elaborate dalam surat saya itu,” kata Dian.
Melalui surat tersebut, bank diminta memantau transaksi signifikan serta menghentikan sementara transaksi yang menunjukkan pola anomali untuk dilakukan klarifikasi. Ketentuan ketahanan digital perbankan telah mewajibkan bank melakukan penetration testing, simulasi serangan siber, dan audit teknologi informasi.
Keamanan teknologi informasi merupakan aspek yang sangat dinamis seiring pesatnya perkembangan teknologi. Karena itu, bank harus responsif mengantisipasi berbagai perkembangan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mencegah serangan siber.
OJK bersama Bank Indonesia (BI) juga telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi kemungkinan insiden.
Dian meminta masyarakat tidak panik dan tetap melakukan transaksi seperti biasa dengan mengikuti protokol pengamanan rekening yang ditetapkan masing-masing bank. Nasabah juga diimbau mengakses informasi melalui saluran resmi perbankan serta tidak mudah mempercayai kabar spekulatif di media sosial.
Di sisi lain, BI meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang berpotensi mengganggu sektor keuangan dan sistem pembayaran nasional. Gangguan terhadap infrastruktur tersebut dapat menghambat transaksi, mengganggu layanan keuangan, hingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pembayaran digital.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, bank sentral terus mencermati perkembangan ancaman dan insiden siber, baik di tingkat global maupun domestik. Penguatan keamanan digital diperlukan untuk menjaga sistem pembayaran tetap aman dan berjalan lancar di tengah meningkatnya risiko serangan.
“Bank Indonesia juga secara intensif berkoordinasi dengan OJK, BSSN, dan otoritas terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan insiden siber secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Ramdan, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, BI memperkuat pengaturan dan pengawasan ketahanan siber sistem pembayaran. Langkah tersebut mencakup pengelolaan risiko, pengamanan infrastruktur kritikal, deteksi dini ancaman, serta kesiapan penanganan dan pemulihan insiden. (rmg/xan)
