SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Belanja masyarakat masih menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia. Pada triwulan III-2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini ikut mengantarkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,47 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) M Edy Mahmud mengatakan, konsumsi masyarakat tetap terjaga dan ditopang peningkatan aktivitas belanja serta mobilitas penduduk.
“Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan III tahun 2026 ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih terjaga,” ujar Edy dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).
Konsumsi rumah tangga menyumbang 51,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejumlah kelompok pengeluaran mencatat kenaikan, antara lain restoran dan hotel sebesar 6,59 persen serta transportasi dan komunikasi 5,83 persen.
Peningkatan belanja terlihat dari transaksi barang dan jasa melalui perdagangan elektronik yang tumbuh 22,02 persen secara tahunan. Transaksi uang elektronik juga meningkat 29,23 persen. Sementara itu, impor barang konsumsi naik 12,77 persen dan penjualan sepeda motor serta mobil penumpang masing-masing tumbuh 8,92 persen dan 25,95 persen.
Mobilitas masyarakat turut meningkat. Perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 7,05 persen, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama naik 3,89 persen. Jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga meningkat 10,32 persen, angkutan laut 6,67 persen, serta angkutan rel 5,88 persen.
Baca Juga: Perang Saudara Ganda Campuran di Babak Kedua
Keyakinan konsumen masih berada di zona optimistis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan III-2026 tercatat 117,8, dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini mencapai 108,27 dan Indeks Ekspektasi Konsumen 127,33.
Pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang mencerminkan investasi, tumbuh 6,06 persen dan menyumbang 30,81 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi investasi domestik dan asing tumbuh 7,59 persen, didukung kenaikan penanaman modal asing (PMA) sebesar 27,45 persen.
Pengeluaran pemerintah turut menopang pertumbuhan. Konsumsi pemerintah meningkat 8,95 persen, lebih tinggi dibandingkan 5,66 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain didukung belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta belanja barang dan jasa, terutama program makan bergizi gratis (MBG).
Belanja modal pemerintah dalam APBN juga tumbuh 20,15 persen secara tahunan. Khusus belanja modal untuk konstruksi, kenaikannya mencapai 63,65 persen.
Stabilitas ekonomi turut mendukung kinerja tersebut. Inflasi pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan. Di sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 5,75 persen sepanjang triwulan III-2026.
Secara nominal, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2026 mencapai Rp 6.741 triliun. Adapun PDB atas dasar harga konstan tercatat Rp 3.633,2 triliun.
Baca Juga: TBC Renggut 126 Ribu Nyawa di Indonesia
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen dibandingkan triwulan III-2025 dan meningkat 1,59 persen dibandingkan triwulan II-2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III-2026 mencapai 5,45 persen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih tinggi daripada perkiraan sejumlah lembaga yang sebelumnya memproyeksikan laju pertumbuhan lebih rendah. BPS menjelaskan, penghitungan mereka menggunakan metode berbeda dari pendekatan sejumlah lembaga riset yang mengandalkan pemodelan, estimasi, dan asumsi untuk menyusun proyeksi.
Penghitungan PDB oleh BPS mengacu pada standar internasional System of National Accounts (SNA) 2008 dan memanfaatkan data dari berbagai sumber, mulai dari survei BPS, catatan administrasi kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara, hingga sumber eksternal dan data besar yang relevan.
“Untuk satu triwulan, perhitungan PDB secara nasional menggunakan lebih dari 3.000 jenis data,” ujar Edy.
Di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2026 tercatat 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. Jumlah itu turun 77.000 orang dibandingkan Agustus 2025, meskipun pemutusan hubungan kerja masih berlangsung, terutama di sektor manufaktur dan industri padat karya.
Edy menjelaskan, jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2026 mencapai 220,9 juta orang, bertambah 2,74 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 155,3 juta orang masuk angkatan kerja, sedangkan 65,5 juta orang lainnya bukan angkatan kerja.
Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,9 juta orang atau bertambah sekitar 1,4 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Adapun pekerja penuh tercatat 99,8 juta orang, pekerja paruh waktu 35,2 juta orang, dan setengah pengangguran 12,8 juta orang.
Menurut Edy, penurunan angka pengangguran di tengah masih berlangsungnya PHK berkaitan dengan definisi dan metode pencatatan ketenagakerjaan yang digunakan BPS.
Dalam menghitung angka pengangguran, BPS menggunakan definisi ketenagakerjaan yang mengacu pada standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS).
“Seseorang yang melakukan kegiatan, bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan minimal 1 jam dalam seminggu, dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja,” kata Edy.
Dengan definisi tersebut, seseorang yang terkena PHK tetapi kemudian berjualan, bekerja lepas, atau menjadi pengemudi ojek daring tetap masuk kategori bekerja sepanjang memenuhi kriteria jam kerja tersebut.
Di sisi lain, proporsi pekerja informal meningkat dari 57,80 persen pada Agustus 2025 menjadi 57,93 persen pada Agustus 2026. Jumlah pekerja yang berusaha sendiri juga bertambah sekitar 535.000 orang.
Jumlah setengah pengangguran turut meningkat. Kelompok ini mencakup pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau pekerjaan tambahan. Proporsinya naik dari 7,91 persen pada Agustus 2025 menjadi 8,68 persen pada Agustus 2026.
Edy mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi secara nasional, tetap ada masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi. “Di antara 280 juta penduduk Indonesia pasti masih ada yang mengalami tekanan ekonomi. Namun untuk mengetahui lebih detail diperlukan analisis dengan data yang lebih spesifik lagi,” kata dia. (rmg/xan)
