SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Sebanyak 926 peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Provinsi Banten. Pelatihan ini digelar guna mencetak pengelola keuangan koperasi yang kompeten, transparan, dan profesional.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah membuka secara resmi kegiatan tersebut di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin (9/11/2026). Ia menekankan bahwa KDKMP yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan pemerataan dan kemandirian dari tingkat desa.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa,” ungkap Dimyati. Ia menambahkan, penguatan SDM melalui pelatihan bagi bendahara sangat krusial agar pencatatan, alur kas, hingga penyusunan neraca keuangan koperasi dapat dikelola secara akuntabel.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono merinci bahwa total 926 peserta tersebut dibagi ke dalam dua gelombang pelaksanaan guna memastikan efektivitas pelatihan dan uji kompetensi.
Angkatan Pertama berlangsung pada 9–12 November 2026 dengan diikuti sebanyak 330 peserta. Sedangkan Angkatan Kedua akan dilaksanakan pada 16–19 November 2026 dengan jumlah 596 peserta.
Pelatihan masing-masing angkatan dilangsungkan selama empat hari, yang mencakup tiga hari materi pelatihan dan satu hari uji kompetensi demi memperoleh sertifikat resmi bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Baca Juga: DisKUM Kabupaten Tangerang Rampungkan Aplikasi SiMerahPutih, Perkuat Tata Kelola 274 Kopdes
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar KDKMP tidak sekadar berjalan secara administratif, melainkan benar-benar menjadi wadah aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, tata kelola keuangan yang transparan dari seorang bendahara sangat vital untuk menjaga kepercayaan anggota.
“Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, tertata, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Zabadi.
Ia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi di Banten—mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, hingga perikanan—yang harus dihubungkan secara optimal antara produksi dan pasar melalui koperasi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik menyatakan bahwa KDKMP akan berjalan dengan baik apabila para pengurusnya, khususnya di bidang keuangan, mampu menyajikan pelaporan yang rapi.
“Oleh karena itu, kami mendorong seluruh peserta untuk mengikuti sertifikasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak memiliki legalitas dan kompetensi yang teruji dalam mengelola keuangan koperasi,” tutur Hasbi. (gatot)
