SATELITNEW.COM, JAKARTA--Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah menyampaikan niat tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11) pagi.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Prasetyo mengungkapkan, pertemuan tertutup tersebut berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Dalam diskusi itu, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur sebagai respons atas dinamika politik yang berkembang pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Kendati demikian, Mensesneg meluruskan informasi yang beredar terkait respons Kepala Negara. Menurutnya, tidak benar jika Presiden Prabowo langsung menolak niat pengunduran diri tersebut.
“Namun, dalam diskusi tersebut, Presiden banyak memberikan saran-saran. Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” imbuhnya.
Keputusan Gibran untuk mengajukan niat mundur ini mengemuka di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang kini telah diputus oleh MA dan MK.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri: Hukum Berat Penyadap Presiden
Sebelumnya, MA memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran pada Pilpres 2024—tidak sah. Putusan tersebut memperkuat ketetapan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sebagai respons, DPR berencana menempuh jalur konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3. Hak tersebut mengatur tiga hal utama, salah satunya dugaan pelanggaran hukum atau indikasi bahwa pejabat negara bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Menanggapi polemik ijazahnya, Gibran sebelumnya sempat memberikan klarifikasi. Ia meyakini keabsahan latar belakang pendidikannya dan menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan tinggi jika tidak lulus jenjang sekolah menengah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10). (gto)
