SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Di tengah sorotan tajam publik, mantan Wali Kota Solo itu mendatangi Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya, Kamis (12/11).
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Kedatangannya langsung menyedot perhatian ratusan awak media. Tampil rapi mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi merah dan map putih di tangan kirinya, Gibran berjalan mantap melewati pengamanan tanpa melontarkan sepatah kata pun kepada wartawan, kecuali lambaian tangan singkat.
Dalam pernyataannya melalui video berdurasi sekitar enam menit yang diunggah di akun YouTube resmi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada Kamis (12/11/2026), Gibran mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan matang, serta didasari kecintaannya yang mendalam kepada rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah titipan sementara, sementara keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya.
“Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” ujar Gibran.
Gibran juga menegaskan bahwa keputusan pribadinya ini sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Menurutnya, seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pihak pengadilan. Ia berharap langkah ini dapat menata demokrasi dan administrasi pemerintahan ke arah yang lebih baik serta memberikan kepastian.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengunduran diri ini bukan merupakan pernyataan ketidaksanggupan, melainkan langkah besar untuk menjaga agar jalannya pemerintahan dapat melangkah ke depan dengan lebih tenang, utuh, dan fokus.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Efisiensi, Kejar Rp 600 Triliun hingga Akhir Tahun
Dalam kesempatan yang sama, Gibran menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada jajaran kabinet, aparatur negara, tokoh masyarakat, para relawan, serta seluruh rakyat Indonesia atas kolaborasi dan dukungan yang telah terjalin selama masa jabatannya.
“Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir. Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apa pun kondisinya,” pungkasnya.
Sementara itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka mengumumkan pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang telah mengajukan surat permohonan berhenti dari jabatannya. Dalam keterangannya,
Presiden menyebutkan bahwa dirinya menerima kunjungan Gibran pada pukul 10.15 WIB di hari yang sama.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri, yang kemudian juga disampaikan secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Presiden.
Presiden menilai keputusan yang diambil oleh Gibran merupakan wujud sikap kesatria, penuh tanggung jawab, serta mencerminkan jiwa seorang negarawan. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan terkait ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan administratif sistem konstitusional, yang berkaitan dengan perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan regulasi di dalam negeri. Demi mengutamakan kepentingan yang lebih besar—yakni bangsa, negara, dan rakyat Indonesia—Gibran memilih untuk berlapang dada melepaskan jabatannya.
Baca Juga: Prabowo Resah Indonesia Belum ke Piala Dunia
“Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, menghadap saya, dan langsung ke MPR. Hari ini pun beliau berdiri bersama saya untuk menghadapi saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut membeberkan berbagai capaian dan kontribusi Gibran selama dua tahun mendampingi roda pemerintahan. Sejak awal masa jabatan, pembagian tugas telah dirumuskan secara terstruktur: Presiden fokus pada perumusan kebijakan strategis tingkat pusat, penertiban penyelewengan, penguatan sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945 (Pasal 33 dan 34), serta merespons ketidakpastian situasi global dan konflik geopolitik.
Sementara itu, Gibran ditugaskan untuk turun langsung mengawasi jalannya program pemerintah ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Selama dua tahun terakhir, Wakil Presiden tercatat telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota dan 303 titik proyek pemerintah.
“Atas seluruh pengabdian, kerja keras, dan dedikasi tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Presiden. Mengingat usia yang masih muda, Presiden optimistis Gibran memiliki masa depan yang panjang serta karier pengabdian yang cerah di masa depan.
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara menanggapi pengunduran diri putra sulungnya tersebut. Jokowi menilai peristiwa ini sebagai dinamika politik yang lumrah terjadi dalam dunia jabatan publik.
“Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Ia juga mengaku telah memberikan pesan khusus kepada Gibran sebelum keputusan ini diambil.
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” imbuhnya, sekaligus menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi kekosongan kekuasaan ini, parlemen bergerak cepat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menyatakan kesiapannya untuk memproses pergantian Wakil Presiden secara konstitusional agar tidak memicu kegaduhan politik.
Ketua Fraksi PKB MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden wajib berpedoman pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 Undang-Undang MD3. Aturan tersebut mengamanatkan sidang paripurna MPR diselenggarakan paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
“Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” tegas Ning Eem.
Sementara itu Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut MPR tak perlu lagi menggelar sidang paripurna membahas persetujuan Gibran Rakabuming yang mundur sebagai Wakil Presiden. Ia menyinggung hal tersebut sama dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI Soeharto saat menyatakan mundur dan berhenti.
“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” lanjut Yusril.
Yusril menyebut, untuk mempercepat proses, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan posisi wapres. Pada saat yang sama meminta kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama pengganti Gibran.
“Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang MD3, eh, yang mengatur tentang masalah ini,” ujarnya.
Meski begitu, Yusril menjelaskan mekanisme penggantian Gibran berbeda dengan Soeharto, yang saat itu menjadi presiden. Pemilihan wapres nantinya tidak melibatkan rakyat ataupun lembaga lain, namun dipilih mandiri oleh MPR.
“Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden,” ujarnya.
“Sekarang ini yang berhenti wakil presiden, kan nggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” lanjutnya. (rmg)
