SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan yang bernuansa “menggoyang“ Gibran itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang memimpin rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pengajuan HMP memerlukan usulan tertulis dari sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi, disertai materi dan alasan pendukung. Usulan tersebut selanjutnya harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna sesuai ketentuan kuorum dan ambang persetujuan.
“Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat,” ujar Saan.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah SMA.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” kata Saan.
Baca Juga: 1 Januari 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi PPPK Penuh Waktu
Dukungan terhadap pengajuan HMP datang dari seluruh delapan fraksi di parlemen. Berdasarkan rekapitulasi 120 dokumen bertanda tangan, PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 orang. Disusul NasDem 19 orang, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.
Sebelum penyerahan dokumen, perwakilan masing-masing fraksi membacakan alasan pengajuan sekaligus jumlah anggota yang mendukung. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada dua Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Saan menyebut rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Gedung DPR, Senayan, Kamis.
Dalam dinamika sidang, muncul pula angka pengusul yang lebih besar dari hasil rekapitulasi dokumen bertanda tangan. Secara lisan, sebanyak 172 anggota DPR disebut turut mengajukan HMP terkait polemik ijazah Gibran.
Perbedaan antara 120 dokumen bertanda tangan dan 172 anggota yang disebut secara lisan dalam sidang menunjukkan selisih 52 anggota dalam pengajuan tersebut.
Daftar nama yang dibacakan dalam forum sidang menunjukkan Fraksi NasDem menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 69 anggota. Berikutnya PKS 28 orang, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 13 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang. Jika dijumlahkan, seluruhnya mencapai 172 anggota.
Baca Juga: Pemerintah Subsidi Biaya Haji 2027 Rp 3,2 Juta, Jamaah Lunasi Rata-Rata Rp 23 juta
Dari Fraksi NasDem, nama-nama yang dibacakan meliputi total dari 69 orang jumlah anggota fraksi tersebut. Sementara dari Fraksi PAN, yang mengajukan hanya Sarifuddin Sudding.
Dari Fraksi PDIP, nama-nama yang disebut sebagai pengusul adalah Haris Turino, Bonnie Triyana, I Wayan Sudirta, Andreas Edy Susetyo, Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan, Selly Andriany Gantina, TB Hasanuddin, Sofian Tan, Ina Ammania, I Nyoman Parta, Mukti Anam, Edy Purwanto, dan Adian Napitupulu.
Fraksi Golkar mencantumkan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaja, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, Hetifah Sjaifudian, Bambang Patijaya, Andika Setya W, Erik Ermawan, Karmilasari, Atalia Praratya, Dias Blayar, dan Samsul Bahri Tiyong.
Anggota Fraksi PKB yang mengusulkan HMP adalah Muhammad Khozin, Ricko Alfiano, Iman Sukri, Abdullah, Rina Sa’adah, Daniel Johan, Imas Aan Ubaidillah, Kaisar Abu Hanifah, Indrajaya, Efa Monalisa, Fauqi H Dekso, Marwan Ja’far, Usman Husein, Ali Ahmad, Jailani, Bertu Mela, Ratna Juwita, dan Samsul Rijal.
Dari Fraksi PKS, nama-namanya adalah Mardani Ali Sera, Muhammad Kholid, Rahmad Saleh, Riyono, Hamid Nur Yasin, Nasir Djamil, Sukamta, Syahrul Aidi, Kurniasih Mufidawati, Netty Parasetyani, Ledia Hanifah, Yanuar Arif Wibowo, Gamal Albinsaid, Johan Rosihan, Abdul Hadi, Junaidi Auli, Reni Astuti, Ahmad Rukyat, Abdul Fikri Fatih, Gufran, Slamet, Rizal Bawazir, Adang Darajatun, Ahmad Heryawan, Ateng Sutisna, Izuddin Kosam, Muhammad Haris, dan Askueni.
Sementara itu, dari Fraksi Partai Demokrat tercantum Benny K Harman, Hinca Pandjaitan, HT Ibrahim, Bambang Purwanto, Anton S Sukartono, Mulyadi, Andi Muzakkir, Wahyu Sanjaya, M Lokot Nasution, Nanang Samudra, Marwan Hasan, Herman Khairon, Lusi Kurniasari, Wastam Ahmad, Dede Yusuf, Raza Faisal, Iman, dan Adi Nugraha.
Adapun Fraksi Gerindra mengusulkan Azis Subekti, Longki Janggola, Rahmawati, Darori Wonoprojo, Latrindo Latrundung, Hendro Hermono, Abdul Wahid, Martin Tumbuleka, Muhammad Husni, Asikin, dan Sultan Bathra.
Di sisi lain, Saan Mustopa tidak membantah bahwa anggota DPR diminta untuk tetap berada di Jakarta menjelang Rapat Paripurna DPR, Kamis (12/11/2026), yang akan membahas hak menyatakan pendapat terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Saan, permintaan agar para anggota dewan tetap berada di Jakarta merupakan wewenang dari masing-masing fraksi. “Ah, itu kebijakan masing-masing,” ujar Saan seusai rapat. (rmg/xan)
