SATELITNEWS.COM, JAKARTA–-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya dijadwalkan berlanjut pekan depan.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan, jumlah permohonan perlindungan bertambah dua orang dari sebelumnya enam saksi. Kedua permohonan tambahan itu diterima pada Jumat (6/11).
“Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja,” kata Wawan di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11).
Menurut Wawan, seluruh permohonan masih dalam proses penelaahan untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan. Salah satu dari delapan pemohon juga mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).
“Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC, gitu ya,” ujarnya.
Ketua LPSK Achmadi sebelumnya menjelaskan, enam permohonan awal yang diajukan Polri telah ditelaah sejak 6 November 2026. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta kerentanan yang dihadapi saksi maupun korban. Proses tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Baca Juga: Sidang Etik Penyadapan Ilegal, Irjen Ahrie Sonta Dipecat dengan Tidak Hormat
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
LPSK juga terus mengikuti perkembangan perkara untuk mencermati tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Di sisi lain, Polri telah memberikan perlindungan secara internal kepada para pihak yang mengajukan permohonan.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain Slamet, ketiga tersangka lainnya telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.
Selain mengusut dugaan penyadapan, Bareskrim juga mendalami dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin untuk mendalami dugaan tersebut.
“Telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11).
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Jakarta Selasa 10 November, Cek Lokasinya
Isir mengatakan, pendalaman masih membutuhkan proses agar penyidik dapat memperoleh kepastian hukum.
“Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses,” ujarnya.
Di sisi lain, Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap para tersangka lainnya akan dilanjutkan pekan depan. Isir mengatakan, sidang belum dapat digelar karena penyidik Bareskrim masih melakukan pemeriksaan. “Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir.
Ia memastikan seluruh terduga pelanggar akan menjalani sidang etik, termasuk Listyo Sigit. “Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Ahrie dinyatakan menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia disebut memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. (rmg/xan)
