SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Terbitnya fatwa haram rokok elektrik atau vape oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuai respons kekecewaan dari kalangan pelaku usaha di Kota Tangerang.
Meski menghormati keputusan tersebut, tetapi mereka menyayangkan penerbitannya yang dinilai terkesan mendadak dan belum mempertimbangkan secara menyeluruh aspek produk, dampak sosial, serta keberlangsungan industri.
Salah seorang perwakilan pelaku usaha dari Violet Vape Store Tangerang, A. Mardhatillah Sukandar menilai persoalan vape tidak cukup diselesaikan melalui pelarangan.
Menurutnya, diperlukan kajian komprehensif dan pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi pelaku usaha dan pekerja yang menggantungkan hidup pada industri rokok elektrik.
“Kami menghargai keputusan tersebut, tapi kami menyayangkan karena terkesan cukup mendadak tanpa ada kajian yang kuat terhadap produk, tujuan, dampak, dan lain-lain,” ujar Dodit saat dikonfirmasi SatelitNews.Com, Jumat (13/11/2026).
Dodit mengingatkan, keputusan terkait vape memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak kecil.
Baca Juga: Cegah Narkoba Etomidate, Polresta Tangerang Bakal Razia Vape
Berdasarkan data industri pada pertengahan 2026 yang disampaikannya, rantai pasok industri vape nasional melibatkan lebih dari 200 ribu tenaga kerja langsung.
Jika memperhitungkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan pekerja, jumlah masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut diperkirakan mencapai 350 ribu jiwa.
BeritaTerbaru
Menurutnya, pelarangan total berpotensi memutus mata pencaharian pekerja, mengganggu aktivitas usaha, hingga menurunkan daya beli masyarakat.
Dampaknya bukan hanya dirasakan pemilik toko, melainkan seluruh mata rantai industri, mulai dari produsen hingga distributor dan tenaga kerja.
Di tingkat usaha, ketidakpastian mulai dirasakan. Dodit mengungkapkan, transaksi di gerainya sejauh ini masih relatif stabil.
Namun, sejumlah pelanggan mulai mempertanyakan kepastian hukum dan keberlanjutan usaha vape menyusul berkembangnya wacana pelarangan.
Baca Juga: Atlet Catur Tak Lanjut Bertanding, Wagub Dimyati Mediasi di Puspemkot Tangsel
Ia juga menyoroti potensi kerugian yang harus ditanggung pelaku usaha apabila pelarangan benar-benar diberlakukan. Investasi aset, biaya sewa tempat, serta persediaan barang terancam tidak lagi memiliki nilai ekonomis jika aktivitas perdagangan dihentikan.
Meski demikian, Dodit menegaskan pihaknya siap mematuhi kebijakan pemerintah apabila pelarangan resmi ditetapkan.
Ia mengklaim gerainya selama ini menjalankan ketentuan yang berlaku, termasuk menjual produk dengan pita cukai resmi, melakukan verifikasi usia pembeli, serta menghindari produk dari jalur distribusi yang tidak jelas.
Terkait stigma bahaya kesehatan dan dugaan vape menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika, Dodit mengatakan sebagian konsumen menggunakan rokok elektrik sebagai alternatif dalam upaya beralih dari rokok konvensional.
Ia menilai penyalahgunaan oleh oknum harus ditindak tegas, tetapi tidak semestinya menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh pengguna dan pelaku usaha.
Keberatan juga disampaikan Arpan (25), pengguna aktif vape asal Kota Tangerang. Setelah menggunakan rokok elektrik selama enam hingga tujuh tahun, ia menilai pemerintah perlu lebih mengutamakan pengawasan terhadap produk dan distribusi daripada menerapkan pelarangan secara menyeluruh.
“Menurut saya, setiap fatwa pasti punya pertimbangan tersendiri, tetapi persoalan vape juga perlu dilihat dari berbagai aspek. Pemerintah justru perlu memperketat pengawasan terhadap produsen, distributor, toko, hingga kandungan liquid yang beredar,” kata Arpan.
Ia mendukung penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang.
Namun, menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oknum tidak seharusnya menjadi dasar untuk menyamaratakan seluruh pengguna vape.
Pelaku usaha dan konsumen berharap polemik fatwa haram tersebut tidak langsung berujung pada pelarangan total tanpa kajian lebih lanjut.
Mereka meminta aspek kesehatan, dampak ekonomi, dan kepastian hukum turut dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan terhadap industri rokok elektrik. (ari)
