SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan berkualitas mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI.
Berbagai upaya pembenahan birokrasi, penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), hingga integrasi layanan publik dinilai menjadi praktik baik yang patut dicontoh oleh daerah lain.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat memimpin kunjungan kerja spesifik dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, di Pemerintah Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, evaluasi difokuskan pada empat aspek utama, meliputi standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur berbasis meritokrasi.
Baca Juga: Dihadapan Komisi II DPR RI, Wagub Dimyati Singgung Soal DOB Cilangkahan
Menurut Aria Bima, penerapan sistem merit dan pengembangan kompetensi ASN merupakan fondasi penting dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ungkap Aria.
Tak hanya dari sisi pengembangan aparatur, sinergi Pemkot Tangerang dengan berbagai instansi vertikal juga menjadi perhatian.
Kolaborasi dengan ATR/BPN, serta sektor pendidikan dan kesehatan, dinilai mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, mengurangi ego sektoral, dan mendorong pelayanan yang lebih efektif.
Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi juga menjadi salah satu keunggulan yang mendapat apresiasi.
Melalui sistem pelayanan terpadu, masyarakat dapat mengakses beragam kebutuhan layanan dalam satu tempat dengan proses yang lebih praktis.
Baca Juga: Bupati Dewi Paparkan Usulan Strategis Dihadapan Komisi II DPR RI
Selain itu, digitalisasi pengaduan masyarakat yang didukung respons cepat turut dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” tuturnya.
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan bahwa berbagai upaya pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Tangerang dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurutnya, orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan bukan sekadar menghadirkan berbagai inovasi, melainkan memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan kemudahan serta manfaat bagi masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” tutur Sachrudin.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan komitmen berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi digital, Pemkot Tangerang optimistis dapat terus meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut, Pemkot Tangerang juga berharap memperoleh berbagai masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan ke depan, khususnya dalam mendorong reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
Dengan semangat pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemkot Tangerang terus berupaya memastikan bahwa setiap inovasi, kolaborasi, dan pembenahan birokrasi bermuara pada satu tujuan: menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Tangerang. (adv)
