SATELITNEWS.COM, SERANG – Komisi II DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Banten, Rabu (8/7/2026). Diacara itu, ada beberapa hal yang disampaikan, mulai dari Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga program prioritas Pemerintah Pusat lainnya.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah, meminta agar percepatan DOB Cilangkahan bisa segera dilakukan, sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat, disamping terlalu luasnya wilayah Pemprov Banten.
“Waktu saya masih di DPR RI, DOB ini sudah dibahas, tetapi karena keterbatasan waktu, pemekaran wilayah belum bisa dilakukan dan terbentur moratorium. Kami minta, Komisi II bisa menindaklanjuti itu,” katanya, Rabu (8/7/2026).
Dimyati mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemekaran wilayah tersebut, khususnya dalam hal subsidi anggaran untuk wilayah baru. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk menunda proses DOB, terlebih fiskal Provinsi Banten masih cukup tinggi.
“Wilayah Kabupaten Lebak itu sangat luas, sudah layak untuk dilakukan pemekaran agar pelayanan public-nya bisa semakin dekat. Apalagi kalau kita melihat potensinya, daerah Cilangkahan itu Sumber Daya Alam (SDA-nya) sangat bnayak,” tambahnya.
Selain DOB, lanjutnya, Pemprov Banten juga sudah melaksanakan dan memantau program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat (SR) yang mulai beroperasi di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Baca Juga: Wagub Dimyati Paparkan Investasi Banten, Pengamat: Harus Berdampak kepada Masyarakat
“Sekolah Garuda juga sudah berjalan, seperti SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), MA Ibad Ar Rahman di Kabupaten Pandeglang. Di Kota Tangsel ada SMA Labschool Cirendeu dan SMA Kharsma Bangsa,” tambahnya lagi.
Dimyati menerangkan, untuk mendukung program pemerataan pendidikan, Pemprov Banten telah memperluas pemenuhan layanan dasar, melalui dari Program Sekolah Gratis bagi sekolah swasta dan Madrasah Aliyah (MA) swasta.
Ditahun pertama, lanjutnya, sekolah gratis bagi swasta menyasar 60.705 siswa kelas X, penerima manfaat dari 801 sekolah swasta, serta 10.000 penerima manfaat untuk MA di tahun ajaran 2026-2027.
“Untuk memperluas daya tampung di sekolah negeri, Pemprov Banten juga melakukan pembangunan tiga Unit Sekolah Baru (USB), dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di tahun 2026,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Banten juga memberikan dukungan terhadap program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sudah terealisasi sebesar 88,75 persen atau 5.108 unit yang sudah resmi terjual dari total ketersediaan yang ada mencapai 5.755 unit.
Selanjutnya, hasil pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres), jalan daerah tahun 2025 di Provinsi Banten mencapai 21,13 kilometer yang fokus pada jalan beton setebal 20 cm pada tujuh ruas jalan yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, Tangerang, dan Lebak.
Baca Juga: Program CKG Banten Peringkat Dua Nasional, Jadi Contoh Daerah Lain di Indonesia
Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sudah mencapai 3.502.238 penerima manfaat yang masuk kategori siswa, balita, ibu hamil dan menyusui dengan total SPPG aktif mencapai 1.337 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
“Untuk capaian Program Cek Kesehatan Gratis,(CKG) di Provinsi Banten sudah mencapai 3.211.652 penerima manfaat,” ujarnya lagi.
Terakhir, untuk capaian program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), total yang sudah beroperasi di Provinsi Banten mencapai 740 koperasi. Sedangkan yang masih dalam tahap pembangunan, sebanyak 538 koperasi.
“Untuk Tata ruang wilayah, kita sudah sesuikan dengan tata ruang nasional, dimana hak-hak masyarakat harus tetap terpenuhi dan program-program pemerintah tetap bisa berjalan dengan baik secara beriringan,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi atas capaian Pemprov Banten atas implementasi program prioritas Nasional terdebut. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, terus membaik saat ini, salah satunya berasal dari implementasi program prioritas nasional.
“Apalagi Banten ini daerah yang sangat strategis, penyangga ibukota serta gerbang utama penghubung antara jawa dan Sumatera,” ungkapnya.
Terkait usulan DOB, pihaknya saat ini masih menunggu regulasi Peraturan Pemerintah (PP), serta desain besar penataan daerah dari pemerintah.
“Intinya kami mendukung itu,” tutupnya. (adib)
