SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Layanan RSUD Kota Tangerang mendapat sorotan tajam. Layanannya dinilai buruk. Mulai dari persoalan antrean obat hingga petugas yang kurang ramah membuat rumah sakit milik Pemkot Tangerang menuai respon negatif dari kalangan mahasiswa.
Akibat kondisi ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) turut kena imbasnya. Pada Jumat (6/11/2026) sejumlah mahasiswa dari Pimpinan Cabang Tangerang Raya melakukan demo di Kantor Dinkes.
Aksi tersebut sekaligus mempertanyakan tanggung jawab manajemen rumah sakit dan fungsi pengawasan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
Mahasiswa menilai persoalan pelayanan kesehatan tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi atau janji perbaikan, tetapi membutuhkan evaluasi menyeluruh dan pembuktian di lapangan.
Ketua PC HMI Tangerang Raya Asep Setiawan mengatakan, aksi demonstrasi sebenarnya bukan menjadi pilihan pertama.
Sebelum turun ke jalan, pihaknya telah berupaya meminta audiensi dengan manajemen RSUD Kota Tangerang. Namun, agenda pertemuan yang telah dijadwalkan dua kali mengalami penjadwalan ulang hingga akhirnya tidak terlaksana.
Baca Juga: AHY Dorong Kolaborasi Lintas Daerah Atasi Banjir di Kawasan Bandara Soetta
Menurut Asep, pihaknya kesulitan menemui direktur rumah sakit untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dilaporkan masyarakat.
“Yang tadi, ya sebetulnya kami harusnya tidak hari ini untuk melakukan aksi, karena memang beberapa pekan, beberapa hari belakangan kita sudah melakukan audiensi dua, dua kali di reschedule, tapi kemudian pihak apa namanya? Direkturnya tidak bisa menemui kami, yang akhirnya opsi terakhir kami ya sudah aksi,” ujar Asep.
BeritaTerbaru
Bagi HMI, kesulitan menemui pimpinan rumah sakit menjadi persoalan tersendiri. Sebab, direktur merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan kebijakan pelayanan sekaligus mengambil keputusan ketika muncul keluhan masyarakat.
Asep mengatakan, sejumlah laporan yang diterima organisasinya berkaitan dengan pelayanan pasien, termasuk antrean pengambilan obat.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena masyarakat yang datang ke rumah sakit membutuhkan pelayanan yang cepat dan layak, bukan justru menghadapi persoalan baru setelah menjalani pemeriksaan.
Selain antrean obat, HMI juga menerima keluhan mengenai sikap petugas yang dianggap kurang ramah kepada pasien maupun keluarga pasien.
Baca Juga: Tekan Risiko Pupuk Palsu dan Langka, Pemprov Banten Perketat Pengawasan Kios Pertanian
Asep menuturkan, terdapat laporan masyarakat mengenai petugas yang meminta pasien menyampaikan komplain kepada manajemen rumah sakit dengan alasan keterbatasan jumlah pegawai. Dalam laporan yang diterima HMI, petugas disebut menyampaikan bahwa masyarakat diminta memaklumi kondisi tersebut.
“Laporan dari masyarakat ya itu tadi, pelayanan, kurangnya si pelayanannya itu kurang ini, kurang apa, kurang ramah. Kurang ramah sehingga ada ucapan-ucapan dari si pelayan itu bahwa kalau kalau kalian, kurang lebih kalau kalian mau komplain silakan komplain ke manajemen, kita ini sedang kekurangan orang, jadi mohon untuk dimaklumi, kira-kira begitu. Itu dari laporan yang tadi,” kata Asep.
Bagi mahasiswa, alasan kekurangan tenaga kerja tidak semestinya menjadi pembenaran atas pelayanan yang tidak memuaskan. Persoalan sumber daya manusia, menurut mereka, merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola rumah sakit dan pemerintah daerah yang harus diselesaikan melalui kebijakan, bukan dibebankan kepada pasien.
HMI juga menyoroti dugaan diskriminasi dalam pelayanan serta informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap. Mereka mempertanyakan laporan masyarakat yang menyebut kamar dinyatakan penuh, tetapi pada saat bersamaan masih terdapat tempat tidur yang terlihat kosong.
Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang disampaikan kepada Direktur Utama RSUD Kota Tangerang dalam audiensi setelah demonstrasi.
Direktur Utama RSUD Kota Tangerang dr. Yusuf Alfian Geovanny menyambut kedatangan mahasiswa dan menyatakan kritik tersebut akan menjadi bahan evaluasi manajemen. Ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah aspek pelayanan yang perlu diperbaiki.
Yusuf mengatakan, evaluasi akan dilakukan tidak hanya pada pelayanan farmasi atau pengambilan obat, tetapi juga terhadap keseluruhan unit pelayanan rumah sakit.
“Saya senang ada respon dari mahasiswa dan saya juga menjadi suatu notif saya ya, segala sesuatu hal yang mungkin kurang pas di lapangan itu harus segera ditindaklanjuti,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, rumah sakit selama ini telah mengembangkan sejumlah inovasi untuk memperbaiki sistem pelayanan. Salah satunya melalui Sistem Booking dan Check-in Online (Si-Bocin), yang digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran pasien.
Menurut Yusuf, sistem tersebut dikembangkan untuk mengurangi antrean pendaftaran yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa ketika pasien harus menggunakan sandal atau kantong plastik sebagai penanda antrean.
Namun, penggunaan teknologi digital tersebut ternyata belum sepenuhnya menghilangkan persoalan antrean.
Yusuf mengakui, gangguan koneksi antara sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS) dengan server BPJS Kesehatan dapat menghambat proses pelayanan. Ketika sistem tidak terhubung, rumah sakit terpaksa menjalankan proses pendaftaran secara manual.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada loket pendaftaran. Menurut Yusuf, gangguan sistem dapat merembet ke pelayanan laboratorium hingga pengambilan obat karena proses administrasi dan pelayanan pasien saling terhubung.
“Kalau misalkan loket yang membludak, loket pendaftaran contoh ya. Nah, loket membludak itu tadi saya sampaikan, kalau posisinya harus kita manualkan karena SIM-RS kita tidak bisa connect servernya ke BPJS,” katanya.
Ia menyebutkan, ketika sistem Si-Bocin berjalan normal, pasien cukup melakukan pemindaian melalui fasilitas yang tersedia di lobi rumah sakit. Dengan begitu, proses pendaftaran dapat berlangsung lebih cepat.
Akan tetapi, pengakuan mengenai ketergantungan sistem pelayanan terhadap koneksi server tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan rumah sakit menghadapi gangguan teknologi. Sebab, pelayanan kesehatan tidak dapat berhenti hanya karena sistem digital mengalami kendala.
Gangguan jaringan semestinya diantisipasi melalui prosedur pelayanan cadangan yang dapat menjamin pasien tetap memperoleh pelayanan tanpa harus menghadapi antrean berkepanjangan. (ari)
