SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memperbolehkan pengurus organisasi merangkap jabatan di lingkungan pemerintahan. Larangan rangkap jabatan dalam aturan organisasi tersebut adalah berkaitan dengan jabatan di partai politik.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., menanggapi rangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, yang juga menjabat Ketua PGRI Provinsi Banten periode 2024–2029.
Menurut Unifah, tidak ada ketentuan dalam AD/ART PGRI yang melarang pengurus organisasi menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan, termasuk dinas pendidikan.
“Kalau di AD/ART kita itu boleh. Bahkan boleh banget, karena yang tidak boleh dilakukan itu adalah masuk atau merangkap jabatan di partai politik,” ujar Unifah saat ditemui di Puspem Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, PGRI memang memiliki ketentuan mengenai batasan rangkap jabatan dalam struktur internal organisasi. Salah satunya, Ketua PGRI tingkat provinsi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam kepengurusan PGRI tingkat kabupaten/kota.
Sementara, keterlibatan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dalam struktur organisasi PGRI dimungkinkan, termasuk sebagai dewan pakar maupun dewan kehormatan guru, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi.
Baca Juga: Iyan Fitriyana Terpilih Jadi Ketua PGRI Lebak Periode 2025-2030
“Sepanjang yang bersangkutan berkenan, eligible (memenuhi syarat), dan memenuhi persyaratan, why not? Yang tidak boleh itu misalnya Ketua PGRI Provinsi merangkap di pengurus PGRI Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Pernyataan Unifah tersebut muncul di tengah desakan evaluasi terhadap rangkap jabatan Jamaluddin.
Sebelumnya, Santos Law Firm (SLF) meminta Gubernur Banten Andra Soni mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja Kepala Dindikbud Banten.
SLF menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi memengaruhi fokus, independensi, profesionalitas, dan efektivitas kerja Jamaluddin dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Desakan itu disampaikan melalui Dokumen Pendapat Hukum Eksternal (External Legal Opinion) dan Nota Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Dokumen tersebut dilayangkan melalui Surat Nomor 101/SLF/LO-Eks/XI/2026.
Menanggapi dinamika tersebut, Unifah menegaskan PGRI menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Karena itu, komunikasi dan dialog menjadi pendekatan organisasi dalam membangun hubungan dengan instansi pemerintahan maupun menyelesaikan persoalan pendidikan.
Baca Juga: PGRI Cabang Karang Tengah Kota Tangerang Gelar Konferensi
“Kita ini tidak pernah bermusuhan dengan instansi manapun. Kita adalah mitra strategis. Di mana-mana, dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (made)
