SATELITNEWS.COM, TANGSEL — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan bahwa PT Arfa Putra Soegama (APS) tidak boleh lepas tangan atas persoalan yang dialami oleh warga Perumahan Serpong Lagoon. Terlebih lagi, proses mediasi terkait tuntutan ganti rugi antarkedua belah pihak sebelumnya telah pernah dilakukan.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Safa Ichsan, secara tegas meminta perusahaan pengelola air tersebut segera memenuhi seluruh kewajibannya. Salah satu tuntutan utamanya adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi secara konkret kepada warga yang mengalami kerugian material maupun immaterial.
Menurut Pilar, pemberian ganti rugi tersebut merupakan bagian mendasar dari pemenuhan hak konsumen yang telah dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, setiap entitas usaha yang menawarkan barang maupun jasa kepada masyarakat wajib bertanggung jawab penuh atas dampak buruk yang dialami konsumennya.
“Ini kan soal ganti rugi sudah ada hak perlindungan konsumen, itu yang harusnya dipenuhi. Itu kan aturannya dari pusat mengenai hak perlindungan konsumen,” jelas Pilar, Rabu (11/11/2026).
Pilar memperingatkan bahwa persoalan ini berpotensi berbuntut panjang apabila pihak pengelola tetap mangkir dari kewajibannya. Menanggapi potensi dalih PT APS yang sempat menjalin kerja sama dengan PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS), Pilar menilai hal itu tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab hukum perusahaan atas permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya.
“Iya kan PITS untuk kedepan, tetapi hal itu ke belakang tidak menggugurkan tanggung jawab perusahaan,” ucap Pilar menegaskan.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Tangsel Rabu 11 November 2026, Cek Lokasinya
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Tangsel berencana memanggil kembali pihak pengelola melalui koordinasi bersama dinas terkait. Langkah taktis ini dilakukan guna mendorong agar pembayaran kompensasi kepada ratusan warga terdampak dapat segera direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut.
“Mungkin nanti dari dinas terkait akan panggil ulang agar segera dilakukan kompensasi tersebut. Ini kan jadi catatan ke depannya. Kalau tidak bayar kompensasi, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Kita cukup tegas, mereka harus bertanggung jawab dulu dong ke konsumennya, ke masyarakatnya,” beber Pilar.
Ia menambahkan, setiap badan usaha yang meraup keuntungan dari masyarakat melalui transaksi komersial secara otomatis memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perlindungan penuh kepada konsumen. Aspek keamanan, kenyamanan, serta keselamatan masyarakat pengguna jasa wajib menjadi prioritas utama produsen.
Di sisi lain, konflik ini bermula dari musibah yang menimpa ratusan warga Perumahan Serpong Lagoon yang mengalami duka akibat diare dan muntaber massal. Berdasarkan hasil pembuktian di lapangan, wabah penyakit tersebut diduga kuat terjadi karena pasokan air bersih yang dikelola PT APS telah tercemar bakteri E. coli dengan kadar yang cukup tinggi.
Akibat insiden pencemaran air tersebut, warga menuntut penggantian biaya pengobatan di rumah sakit serta berbagai pengeluaran medis lainnya. Total akumulasi nilai kerugian yang dituntut oleh ratusan warga terdampak ditaksir hampir mencapai angka Rp539 juta.
Sebelumnya, mediasi sempat digelar antara perwakilan warga dan pihak PT APS. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengelola berjanji akan memverifikasi dokumen serta bukti-bukti pengeluaran yang diserahkan warga guna memastikan besaran kerugian riil yang dapat dipertanggungjawabkan, di luar tanggungan BPJS maupun asuransi mandiri.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Tangsel Selasa 10 November 2026, Cek Lokasinya
Namun, kendati waktu telah berlalu lebih dari sepekan hingga hari ini, warga mengaku belum kunjung mendapatkan kejelasan maupun kepastian pencairan dana ganti rugi yang sempat dijanjikan. Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Kota Tangsel bergerak cepat dan menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap PT Arfa Putra Soegama (APS) pada Kamis (12/11) keesokan harinya untuk menyelesaikan persoalan ini. (eko)
