SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang menetapkan mantan Kepala Bagian Kredit Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) Balaraja, Riswadi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian pinjaman sebesar Rp300 juta. Pinjaman tersebut diduga dicairkan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara secara mendalam. Hingga kini, kepolisian masih terus mengembangkan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen perjanjian kredit dan kuitansi realisasi kredit dengan tanda tangan tersangka,” ujar Indra Waspada kepada Satelit News, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Direktur Utama LKM Artha Kerta Raharja (AKR), Deny Hikmat, menjelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Kabupaten Tangerang telah berganti nama menjadi LKM Artha Kerta Raharja (AKR). Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Deny menjelaskan, perkara dugaan korupsi tersebut berawal dari peristiwa pada 2014 silam. Saat lembaga tersebut masih beroperasi dengan nama LPK Balaraja, Riswadi diduga mencairkan dana pinjaman tanpa melalui tahapan dan prosedur kredit yang semestinya.
Dana pinjaman tersebut disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan, hingga saat ini, pinjaman tersebut disebut tidak pernah dicicil pembayarannya.
Baca Juga: Diduga Sopir Mengantuk, Kecelakaan Beruntun Libatkan Lima Kendaraan di Solear Tangerang
Kasus tersebut kemudian dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian pada 2023. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, status hukum Riswadi akhirnya ditingkatkan menjadi tersangka pada 29 Oktober 2026.
Deny menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang menyebabkan kerugian bagi badan usaha milik daerah (BUMD) maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang.
BeritaTerbaru
“Akibat perbuatan tersebut, keuangan LPK Balaraja serta keuangan daerah Kabupaten Tangerang mengalami kerugian kurang lebih Rp300 juta. Tentunya, kita tidak pandang bulu, tetap proses hukum siapapun yang melanggar aturan dan menyebabkan kerugian negara,” tandasnya. (alfian/aditya)
