SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Ancaman banjir yang berulang di kawasan aksesibilitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi perhatian serius pemerintah. Mengingat dampaknya terhadap mobilitas masyarakat hingga operasional penerbangan, diperlukan langkah mitigasi yang terencana serta kolaborasi lintas wilayah untuk memastikan kawasan strategis tersebut tetap aman dan berfungsi optimal.
Hal ini menjadi fokus dalam kegiatan monitoring persiapan mitigasi banjir yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, Bupati Tangerang Moch. Maesal Rasyid, Perwakilan Kota Jakarta Barat, Kementerian PU Kepala BBWS, PT. Angkasa Pura Indonesia, Jasa Marga, Polres Metro Tangerang Kota, Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, dan Instansi terkait lainnya pada Jumat (6/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY meninjau sejumlah titik rawan genangan sekaligus melihat kesiapan langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan. Ia menjelaskan, banjir yang terjadi pada Januari lalu berdampak terhadap operasional Bandara Soekarno-Hatta, bahkan menyebabkan lebih dari 150 penerbangan terdampak dengan tingkat penundaan mencapai lebih dari 20 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya berkaitan dengan kepentingan wilayah, tetapi juga menyangkut kelancaran konektivitas dan aktivitas ekonomi nasional.
Menurut AHY, salah satu faktor penyebab banjir adalah sedimentasi dan pendangkalan Sungai Perancis beserta anak sungainya. Oleh karena itu, upaya normalisasi sungai terus dilakukan menggunakan alat berat, disertai pengoperasian pompa permanen maupun pompa bergerak untuk mengurangi potensi genangan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas saluran crossing inlet dan outlet, serta rencana pembangunan kolam retensi di atas lahan seluas 3,4 hektare.
“Penanganan ini membutuhkan sinkronisasi dan kolaborasi seluruh pihak, karena kawasan ini melibatkan beberapa wilayah dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Kita tidak ingin permasalahan ini terus berulang dan mengganggu masyarakat maupun operasional Bandara Soekarno-Hatta. Tata ruang juga harus menjadi panglima dalam pembangunan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga,” ujar AHY.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Kota Tangerang Senin 9 November, Cek Lokasinya
Sementara itu, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyambut baik koordinasi lintas wilayah tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung percepatan penanganan banjir sesuai kewenangannya. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta fasilitasi koordinasi terkait pembebasan lahan dan pemanfaatan aset. Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Tangerang juga telah menganggarkan sebesar Rp9,2 miliar untuk penanganan banjir pada tahun 2027.
BeritaTerbaru
“Pemkot Tangerang siap mendukung dan memfasilitasi berbagai kebutuhan agar kolaborasi ini berjalan optimal. Ini bukan hanya menyangkut kepentingan satu daerah, tetapi kepentingan bersama. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat agar penanganan banjir berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terlindungi dan operasional bandara tetap terjaga,” ungkap Sachrudin.
Turut mendampingi Wali Kota Tangerang, Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, menyampaikan bahwa Pemkot Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menyusun kajian teknis penanganan banjir, khususnya di kawasan perimeter selatan bandara dan sekitar Hotel POP. Kajian tersebut telah disampaikan kepada PT Angkasa Pura Indonesia melalui surat Wali Kota Tangerang tertanggal 5 Agustus 2026, dengan sejumlah alternatif penanganan, di antaranya penyambungan saluran yang terputus, pembangunan sodetan, hingga pengaliran air menuju Kali Dadap.
“Kami berharap ada tindak lanjut atas kajian yang telah disampaikan, sehingga penanganan banjir di kawasan akses bandara dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Perlu disepakati langkah jangka pendek dan jangka panjang, termasuk pembagian tugas yang jelas agar setiap pihak dapat menyiapkan dukungan sesuai kewenangannya,” jelas Yeti.
Lebih lanjut, Yeti menekankan pentingnya percepatan pengambilan keputusan dan kejelasan pembagian tanggung jawab antarpemangku kepentingan agar setiap rencana penanganan dapat dilaksanakan secara terukur, didukung perencanaan dan penganggaran yang tepat. Upaya ini juga sejalan dengan rencana pengembangan kawasan Aerotropolis di Kota Tangerang yang saat ini tengah memasuki tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Angkasa Pura Indonesia.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, penanganan banjir di kawasan akses Bandara Soekarno-Hatta diharapkan dapat dipercepat dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keselamatan dan kenyamanan masyarakat, kelancaran mobilitas, serta keberlangsungan operasional bandara sebagai gerbang utama Indonesia dapat terus terjaga. (Adv)
Baca Juga: AHY Dorong Kolaborasi Lintas Daerah Atasi Banjir di Kawasan Bandara Soetta
