SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang masih menunggu kepastian kuota dan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 dari pemerintah pusat.
Meski pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS tahun ini, pemerintah daerah belum menerima pembagian kuota dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono mengatakan, Pemkot Tangerang akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS maupun penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurutnya, pemerintah pusat sebelumnya telah menyampaikan secara lisan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Namun, untuk rekrutmen CPNS, Pemkot Tangerang masih menunggu informasi resmi mengenai jumlah kuota yang akan diberikan.
“Untuk kuotanya kita belum dibagikan dari BKN. Kita tinggal menunggu berapa kuota yang akan diberikan BKN pusat kepada BKDD Kota Tangerang,” ujar Maryono usai apel pagi, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Waspada Kebakaran, Warga Diminta Tak Bakar Sampah
Dia menjelaskan, apabila rekrutmen CPNS dibuka, kesempatan pendaftaran dapat diikuti masyarakat umum. Sementara, pemerintah daerah akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kita akan lanjutkan, kita teruskan, dan mengikuti program-program yang sudah disampaikan tersebut,” katanya.
Maryono juga menyampaikan, kepastian anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut masih menunggu kejelasan lebih lanjut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan rencana pemerintah membuka rekrutmen CPNS pada 2026.
Pengadaan aparatur sipil negara (ASN) baru tersebut dilakukan untuk mengisi kebutuhan pegawai yang memasuki masa pensiun sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Prasetyo menyebut, pemerintah juga tengah mempertimbangkan ketentuan khusus mengenai batas usia pelamar untuk sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan persyaratan berbeda.
Baca Juga: Uji Emisi di Kota Tangerang, 95 Persen Kendaraan Bensin Lolos
Meski demikian, jadwal pendaftaran, rincian formasi, dan persyaratan seleksi belum diumumkan secara terperinci.
Pelaksanaan teknis rekrutmen akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Salah satu instansi yang telah menyampaikan rencana kebutuhan pegawai adalah Mahkamah Agung. Pada tahun anggaran 2026, lembaga tersebut merencanakan rekrutmen sebanyak 4.430 orang, terdiri atas 1.600 calon hakim dan 2.830 CPNS. (made)
