SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan kembali memanggil PT Arfa Putra Soegama (APS) menyusul tidak terealisasikannya tiga tuntutan warga Perumahan Serpong Lagoon pascamediasi pada Selasa (27/10/2026) lalu.
“Iya, akan kami lakukan pemanggilan pada hari Kamis, sudah dijadwalkan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Ricky menjelaskan, pada hari yang sama pihaknya juga akan memanggil PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS). Namun, pemanggilan kedua pihak tersebut memiliki agenda pembahasan yang berbeda. Bersama PT PITS, DPRD akan membahas sejumlah hal terkait pengelolaan dan kerja sama ke depan. Sementara itu, pertemuan dengan pengelola Water Treatment Plant (WTP) akan difokuskan untuk menyoroti persoalan yang diadukan oleh warga.
Ricky menyebut, langkah pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan yang dilayangkan warga kepada DPRD Tangsel. “Ini kami panggil terkait surat dari warga,” katanya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam. Ia menegaskan bahwa DPRD senantiasa berpihak kepada masyarakat yang dirugikan akibat persoalan di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Prinsipnya, DPRD berpihak kepada masyarakat yang dirugikan atas apa yang terjadi di lingkungan sekitar,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Guyur 400 Insan Olahraga dengan Uang Pembinaan Rp4,2 Miliar
Menurut Badrusalam, pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab harus menunjukkan itikad baik dan upaya penyelesaian yang nyata. Karena itu, DPRD akan meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait mengenai langkah konkret yang sudah maupun akan dilakukan.
“Para pihak yang dianggap bertanggung jawab harus bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. DPRD mengagendakan perihal ini, dan mereka akan kami undang untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan,” jelasnya.
Di sisi lain, salah satu perwakilan warga Serpong Lagoon, Arnis Silvi, menyampaikan bahwa dalam mediasi sebelumnya warga telah mengajukan tiga poin tuntutan utama. Ketiga tuntutan tersebut meliputi permintaan maaf secara tertulis, pembayaran ganti rugi, serta pembebasan tagihan air yang dikelola melalui WTP.
“Per hari ini tidak ada, Mas. Tiga tuntutan warga sama sekali tidak dipenuhi. Tidak ada permintaan maaf tertulis, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada pembebasan tagihan air,” ujar Arnis.
Bahkan, kata Arnis, dirinya dibuat geram lantaran tagihan air bulan ini masih diterbitkan dan mencantumkan biaya penggunaan air WTP.
“Tagihan bulan ini masih mencantumkan tagihan air,” katanya sembari menunjukkan bukti tangkapan layar penagihan air dengan total Rp693.876.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Tangsel Senin 9 November 2026, Cek Lokasinya
Sebagai informasi, warga menuntut penggantian biaya pengobatan di rumah sakit serta pengeluaran lain akibat dampak yang dialami, dengan total nilai kerugian mencapai hampir Rp539 juta. Kendati demikian, nominal tersebut belum menjadi nilai kompensasi final.
Dalam mediasi sebelumnya, pihak pengelola menyatakan akan memverifikasi dokumen serta bukti pengeluaran yang disampaikan warga untuk memastikan besaran kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan berdasarkan kuitansi pembayaran dan dokumen pendukung lainnya, di mana biaya yang telah dicover oleh BPJS atau asuransi tidak akan ditanggung.
Namun, setelah lebih dari satu pekan berlalu, warga mengaku tidak kunjung mendapatkan kepastian terkait ganti rugi yang telah dijanjikan tersebut. (eko)
