SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau vape. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengatakan fatwa MUI yang menyatakan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik haram dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi larangan penggunaan vape di kalangan ASN.
“Kita akan ikuti fatwa MUI itu (haramnya penggunaan vape),” kata Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, kepada Satelit News, Rabu (11/11/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Rudi Maesyal tersebut, Pemkab Tangerang nantinya akan menerbitkan surat edaran (SE) mengenai larangan penggunaan vape bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Nanti akan kita sampaikan kepada ASN yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, Nur Alam, mengatakan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik berlaku secara nasional.
Baca Juga: Andra Soni Beberkan Hasil Kolaborasi Pemprov Banten-Pemkab Tangerang
Oleh karena itu, MUI Kabupaten Tangerang akan turut menyosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat. Selain itu, MUI juga mendorong agar fatwa tersebut ditindaklanjuti menjadi regulasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Fatwa tersebut berlaku secara nasional. Kami MUI Kabupaten Tangerang tentunya akan menyosialisasikan fatwa ini, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk sosialisasi persuasif, serta mendorong menindaklanjuti fatwa ini menjadi regulasi daerah,” ujar Nur Alam. (alfian/aditya)
