SATELITNEWS.COM, SERANG – Gugatan terhadap program sekolah gratis oleh Citizen Lawsuit, selesai. Persoalan itu, berakhir karena pihak terkait dan Pemprov Banten bersepakat untuk islah atau berdamai.
Diketahui, gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan nomor registrasi PN SRG-13082026OWF, dan sudah pernah dilakukan persidangan.
Gugatan itu, dilayangkan terhadap Pemprov Banten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Banten.
Dalam perkara itu, penggugat menyoroti dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) terkait tata kelola pembiayaan pendidikan sekolah menengah swasta.
Skema yang disorot mencakup dana Program Sekolah Gratis (PSG), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan hibah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Furkon mengatakan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai atas gugatan terhadap PSG di Banten.
Baca Juga: Pengamat Sebut Program Sekolah Gratis di Banten Belum Berdampak Signifikan
“Alhamdulillah, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Furkon mengatakan, perdamaian itu terjadi setelah kedua belah pihak melakukan pertemuan dan melakukan pembahasan, atas semua tuntutan yang dilayangkan.
Pada akhirnya, keduanya bersepakat untuk memperhatikan persyaratan satuan pendidikan, keterbukaan informasi, dan ruang partisipasi masyarakat.
“Programnya tetap berjalan, dan sesuai dengan pemenuhan syarat bagi satuan pendidikan penerima bantuan, serta masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan,” ujarnya.
Furkon menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, salah satunya terkait revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 tahun 2025 tentang, Pedoman Pelaksanaan Sekolah Gratis Bagi Murid di Sekolah Tingkat Menengah Swasta dan Sederajat, serta Sekolah Khusus Swasta di Provinsi Banten.
“Pergub masih proses evaluasi, untuk perbaikan Program Sekolah Gratis. Itu komitmen Pak Gubernur, agar program ini bisa sesuai dengan tujuan, yakni memudahkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan tentunya peningkatan IPM Provinsi Banten,” ujarnya.
Baca Juga: Tahun 2027, Anggaran Sekolah Gratis di Banten Bertambah Rp220 Miliar
Furkon mengatakan, revisi dan evaluasi terhadap Pergub tersebut dulakukan sebagai upaya menyempurnakan kebijakan PSG dan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Nanti akan dikaji sesuai mekanisme dan aturan yang ada, nanti kita lihat bagaimana evaluasinya,” tukasnya.
Furkon mengatakan, terkait beberapa poin kesepakatan dalam perdamaian tersebut akan menjadi perhatian utama, karena berkaitan dengan penyelenggaran PSG di Banten. Termasuk dalam hal peningkatan pengawasan, memperkuat keterbukaan informasi, serta layanan pengaduan masyarakat.
“Hasil kesepakatan ini akan kami sampaikan kembali kepada majelis hakim Serang agar bisa dibuatkan akta perdamaian atau Ct van Dading. Setelah terbit, kesepakatan itu memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak,” pungkasnya.
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Ridwan menyampaikan, proses islah yang dilakukan kedua belah pihak berjalan baik dan konstruktif. Kesepakatan keduanya, merupakan salah satu upaya perbaikan terhadap PSG di Banten.
Oleh karena, gugatan yang disampaikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan peserta didik, dan agar program tersebut berjalan baik dan tidak menjadi persoalan panjang dikemudian hari.
“Kita ingin, agar semuanya berjalan baik dan melibatkan semua pihak, sesuai dengan ketentuan hukum, dikelola dengan baik, dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” harapnya.
Dia juga berharap, kesepakatan antara kedua belah pihak dalam upaya melakukan perbaikan terhadap PSG, bisa berjalan dengan baik. Artinya, program tersebut harus terus berjalan, meski telah dilakukan pergantian Gubernur Banten melalui mekanisme Pemilu.
“Jadi program ini harus terus berjalan, meskipun kedepannya ada pergantian gubernur, jangan hanya gubernur yang sekarang saja, tapi kedepannya juga harus terus berjalan program ini,” tuturnya.
Dia mengatakan, bantuan PSG harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai peruntukannya. Dalam arti, pihak sekolah tidak boleh lagi memungut iuran SPP karena sudah masuk dalam pembiayaan PSG.
“Ini penting, karena kan program ini untuk meringankan, sebaiknya sudah tidak ada lagi sekolah yang memungut SPP, jadi harus benar-benar meringankan orang tua murid dan memudahkan akses pendidikan anak,” imbuhnya.
Bagi pihak penggugat, tercapainya perdamaian bukan berarti persoalan pelaksanaan program tidak perlu lagi diperhatikan. Melainkan, sebagai langkah untuk memastikan, Program Sekolah Gratis terus berjalan dan semakin baik.
“Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan sangat penting, karena pendidikan merupakan hak masyarakat dan menyangkut generasi mendatang, jadi bukan hanya urusan pemerintah,” tutupnya. (adib)
