SATELITNEWS.COM, SERANG – Rencana penambahan anggaran untuk program sekolah gratis oleh Pemprov Banten, terus mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan.
Kali ini, giliran pengamat kebijakan publik Ahmad Sururi, memberikan tanggapan menarik. Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini, mendukung kebijakan tersebut, namun dia memberikan catatan agar ada hasil yang jelas.
Sururi mengatakan, poin pentingnya bukan hanya gratis kemudian diimplementasikan, tetapi bagaimana formulasi anggaran pendidikan tersebut dapat dikalkulasi dengan tepat sesuai dengan kapasitas fiskal yang terbatas
Kebijakan penambahan anggaran untuk sekolah gratis, kata dia, tentu saja patut disambut baik dan di apresiasi karena ini menyangkut investasi SDM di Banten ke depan. Tetapi, jangan sampai juga karena gratis kemudian mengabaikan mutu pendidikan dan hanya menjadi janji politik gubernur.
“Artinya realisasi janji politik harus didukung kalkulasi anggaran yang matang, dan tidak membebani APBD Banten dan mengabaikan program prioritas lainnya,” katanya, Selasa (20/10/2026).
Sururi menekankan, agar kebijakan sekolah gratis bisa memberikan dampak positif terhadap peserta didik, baik dari sisi pengetahuan maupun peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena, pendidikan menjadi instrumen penting dalam mendapatkan pekerjaan usai mengenyam lendidikan formal.
Baca Juga: Dukung Penambahan Anggaran Sekolah Gratis di Banten, Yeremia: Harus Direncanakan Secara Matang
“Bicara efek atau dampak, berarti bicara tentang output atau hasil, artinya signifikan tidak terhadap penurunan angka pengangguran di Banten? Atau dampaknya terhadap peningkatan lapangan kerja di Banten ke depan?,” tambahnya.
“Ini harus difikirkan, Jika tidak berarti mutu atau kualitas sekolah gratis yang perlu di upgrade atau ditingkatkan. Jangan karena gratis, kualitasnya minim kemudian outputnya tidak memberikan efek atau dampak apapun,” timpalnya.
BeritaTerbaru
Selain itu, kata dia, kebijakan sekolah gratis juga belum bisa menyelesaikan persoalan pengangguran di Banten, padahal, kata dia, investasi dan kualitas pendidikan berada dalam satu garis lurus. Artinya, pendidikan bisa menjadi gerbang utama mengatasi pengangguran.
“Ok soal angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Banten naik atau angka lama sekolah meningkat tetapi realitanya bagaimana? Hari ini Banten masih jadi jawara pengangguran di tingkat nasional,” ujarnya.
“Ini soal formulasi kebijakan dan strategi yang tepat, jika ada anggaran yang ditambah di satu program berarti ada program lain yang dipangkas,” sambungnya.
Sururi menilai, perhitungan program dipangkas ini yang seharusnya dilihat secara cermat. Misalnya, kata dia, pemangkasan anggaran tenaga ahli atau anggaran perjalanan dinas. Artinya agar tidak menimbulkan polemik, pangkas anggaran yang efeknya tidak signifikan kemudian alihkan ke anggaran sekolah gratis
Baca Juga: Tahun 2027, Anggaran Sekolah Gratis di Banten Bertambah Rp220 Miliar
“Ini karena ketidaksiapan Pemprov dan tidak ada antisipasi di awal terutama terkait anggaran. Sekolah gratis ini program populis tapi karena disetting terburu-buru dan perencanaannya di awal belum matang,” tukasnya.
Sururi juga menaruh perhatian serius terhadap mekanisme pembayaran operasional sekolah yang masuk sebagai peserta penerima manfaat program sekolah gratis. Pasalnya, selama ini banyak terjadi keterlambatan pembayaran ke sekolah penerima manfaat dan kerap membuat kegaduhan.
“Di skema pencairan anggaran sudah jelas bahwa seharusnya tiga bulan sekali, bisa diawal atau akhir. Ada pergubnya ya kang Adib? Tolong dikoreksi kalau salah. Apakah skema pencairan anggaran sudah terealisasi? Jadi soal keterlambatan pembayaran ini efek keterbatasan fiskal dan disisi lain merupakan janji politik gubernur yang mau tidak mau harus direalisasikan,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten menambah anggaran untuk pembiayaan sekolah gratis bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sedrajat dan Madrasah Aliyah (MA) swasta ditahun 2027. Besarannya tidak main-main, yakni hingga Rp220 Miliar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaludin mengakui adanya penambahan anggaran untuk program sekolah gratis ditahun 2027 mendatang. Penambahan itu seiring dengan bertambahnya jumlah penerima bantuan ditahun yang sama.
“Ditahun 2027 nanti, sementara ini kita usulkan penambahan anggaran sampai Rp520 Miliaran, tetapi usulan itu masih belum final. Kalau untuk anggaran tahun 2026 ini jumlahnya Rp340 Miliaran,” katanya, Minggu (18/10/2026). (adib)
