SATELITNEWS.COM, LEBAK–DPRD Kabupaten Lebak menyambangi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, tersebut untuk mendorong pemerintah pusat menetapkan Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, sebagai desa adat.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat Baduy memiliki keleluasaan dalam mengelola pemerintahan dan anggaran desa sesuai dengan tatanan adat yang selama ini dipertahankan. Dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Desa Kanekes memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan kehidupan sosial maupun pemerintahan.
Masyarakat Baduy hingga kini masih memegang teguh aturan adat dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi itu membutuhkan pola tata kelola pemerintahan yang mampu mengakomodasi kekhususan adat tanpa menghilangkan identitas masyarakatnya.
Juwita mengatakan, pengakuan sebagai desa adat menjadi kebutuhan penting bagi Desa Kanekes. Terlebih, dari lebih 75 ribu desa di Indonesia, pemerintah pusat sejauh ini baru menetapkan 14 desa sebagai desa adat. “Penetapan Desa Kanekes menjadi desa adat sangat penting. Sebab, dari lebih 75 ribu desa di Indonesia, baru 14 desa yang ditetapkan sebagai desa adat. Kami ingin Desa Kanekes juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat,” ujar Juwita.
Menurutnya, penetapan tersebut tidak sekadar memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Baduy. Lebih jauh, status desa adat diharapkan membuka ruang pengaturan khusus dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dukungan anggaran pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta sistem kehidupan masyarakat setempat.
Persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam audiensi tersebut. Juwita mengungkapkan, Desa Kanekes sudah tiga tahun berturut-turut tidak menerima Dana Desa. Padahal, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung kepentingan masyarakat tetap ada.
Baca Juga: Bupati Lebak Tantang Generasi Muda Berani Hadapi Risiko
Aspirasi tersebut juga disampaikan langsung Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom. Masyarakat Baduy pada prinsipnya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi mekanisme pengelolaannya diharapkan tidak disamakan sepenuhnya dengan desa-desa lain.
Juwita menegaskan, kekhususan tersebut penting agar pelaksanaan program, kegiatan hingga pertanggungjawaban keuangan tetap sejalan dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat Baduy.
“Kita ingin Desa Kanekes mendapatkan anggaran, tetapi tidak harus menggunakan pola yang sama dengan desa lain. Harus ada kewenangan tersendiri, baik dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun laporan keuangan, karena mereka memiliki acuan dan aturan adat,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Juwita menirukan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Hendriawan, menjelaskan bahwa penetapan desa adat harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan administratif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan regulasi daerah berupa peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup).
“Pemerintah daerah telah memiliki landasan regulasi yang mengatur kelembagaan desa adat. Di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. Aturan tersebut juga diperkuat dengan peraturan bupati di tingkat Kabupaten Lebak,”
Dengan adanya landasan hukum tersebut, Juwita berharap proses menuju penetapan Desa Kanekes sebagai desa adat dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, kelengkapan regulasi yang telah tersedia menjadi modal penting untuk mendorong pengakuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Ditinggal Tiga Dedengkot, PSI Lebak Klaim Tetap Tancap Gas
“Kami sampaikan bahwa secara regulasi, Desa Kanekes sudah memiliki dasar hukum. Perda dari Provinsi Banten sudah ada dan diperkuat dengan Perbup di tingkat kabupaten. Artinya, secara administratif kita sudah memiliki kelengkapan untuk mendorong penetapan Desa Kanekes sebagai desa adat,” ungkapnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri anggota DPRD Lebak dari Fraksi Golkar, Sarkiman dan Delima, serta Erik dari Fraksi PKS. Hadir pula Kepala Desa Kanekes Jaro Oom bersama tiga sesepuh masyarakat Baduy.
Sementara dari jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak, hadir Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rido Novara serta Kepala Bagian Hukum Setda Lebak, Wiwin Budhyarti.
Melalui langkah tersebut, DPRD Lebak berharap aspirasi masyarakat Baduy mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Penetapan Desa Kanekes sebagai desa adat diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan terhadap kelembagaan adat, tetapi juga memberikan kepastian mengenai pola pengelolaan anggaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah pelaksanaan pemerintahan desa.(adv)
