SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang menjadi sorotan Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKB, Tasril Jamal. Ia meminta jajaran OPD bergerak lebih cepat dan responsif dalam menjalankan program pembangunan maupun pelayanan publik, terlebih tahun anggaran 2026 segera berakhir.
Sorotan tersebut disampaikan Tasril melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (4/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar kesigapan kepala daerah dalam memantau kondisi wilayah harus diikuti dengan langkah konkret dari seluruh perangkat daerah.
Tasril menilai, Wali Kota Tangerang Sachrudin selama ini kerap turun langsung ke lapangan untuk melihat berbagai persoalan masyarakat. Namun, perhatian kepala daerah tersebut harus diimbangi dengan kecepatan OPD dalam menindaklanjuti setiap temuan dan keluhan warga.
Ia mencontohkan kebiasaan wali kota meninjau sejumlah lokasi pada pagi hari, termasuk menggunakan sepeda saat berangkat ke kantor. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk perhatian kepala daerah terhadap kondisi di lapangan yang semestinya segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“Jangan sampai kepala daerah sudah bergerak cepat melihat persoalan masyarakat, tetapi OPD yang bertugas menindaklanjuti justru lambat. Arahan dan perhatian wali kota harus bisa diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata,” kata pria yang akrab disapa Dewan TJ tersebut.
Selain persoalan responsivitas, Tasril juga menyoroti realisasi serapan anggaran sejumlah OPD yang disebut masih berkisar 35 hingga 56 persen. Kondisi tersebut dinilainya perlu mendapat perhatian serius karena waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas.
Baca Juga: Layanan RSUD Kota Tangerang Dinilai Buruk, Dinkes Digeruduk Mahasiswa
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara jelas berbagai hambatan yang menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan maksimal. Evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi kegiatan juga harus dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Tasril pun meminta Wali Kota Tangerang melakukan evaluasi terhadap OPD terkait. Ia juga mendorong percepatan pelaksanaan program yang masih memungkinkan diselesaikan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan, keberhasilan kinerja perangkat daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, hasil pembangunan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan program pemerintah.
“Yang kita harapkan, seluruh OPD bisa bekerja lebih responsif, menyelesaikan program sesuai target, dan memastikan anggaran yang sudah disiapkan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” pungkasnya. (aditya)

















