SATELITNEWS.COM, SERANG–Sebanyak 5.672 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dapat bernapas lega. Pemkot Serang memastikan memperpanjang perjanjian kerja bagi ribuan pegawai tersebut sambil menunggu regulasi teknis peralihan status dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Murni, mengonfirmasi bahwa perpanjangan kontrak ini berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Kebijakan ini diambil karena masa kontrak sejumlah PPPK telah berakhir, sementara aturan lanjutan dari pusat masih dalam proses.
“Secara teknis peralihan, kita masih menunggu regulasi ya. Untuk tahapan saat ini, kita perpanjang dulu karena memang berdasarkan waktu kontrak P3K ini sudah selesai,” ujar Murni usai kegiatan sosialisasi mekanisme perpanjangan perjanjian kerja di GOR Stadion Maulana Yusuf, Selasa (10/11).
Dari total 5.672 PPPK tersebut, rinciannya terdiri atas 1.934 PPPK penuh waktu dan 3.738 PPPK paruh waktu. Kendati demikian, BKPSDM saat ini tengah melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan keaktifan pegawai, mengingat ada sebagian yang telah memasuki usia pensiun atau tersandung masalah kedisiplinan. Terkait penganggaran, Pemkot Serang menyatakan telah siap, meski untuk rincian komponen gaji lanjutan masih menantikan aturan resmi termasuk Keputusan Presiden (Keppres).
Di tengah kekhawatiran sebagian tenaga honorer atau pegawai kontrak di berbagai daerah, Pemkot Serang secara tegas menyatakan tidak ada kebijakan untuk merumahkan PPPK.
Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa mempertahankan seluruh pegawai merupakan bentuk komitmen dirinya bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia demi menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan mendukung program pembangunan daerah.
“Kenapa mereka tidak dirumahkan? Tentu ini bagian dari komitmen saya sama Pak Wakil dalam rangka untuk bagaimana menyejahterakan PPPK yang ada di Kota Serang. Mereka membantu Pemerintah Kota Serang dalam rangka mendukung program-program kami, dan itu bentuk apresiasi,” ungkap Budi.
Budi juga memastikan bahwa kondisi keuangan daerah mencukupi untuk menopang kebutuhan pegawai. Bahkan, ia menjamin Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Serang tidak mengalami pemotongan sedikit pun.
Pihaknya optimistis bahwa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai ini tidak akan mengganggu pos anggaran penting lainnya, di mana pembangunan infrastruktur, penataan ikon ibu kota, sektor pendidikan, serta kesehatan dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. (rmg)
