SATELITNEWS.COM, SERANG--Pemprov Banten mengkaji rencana penambahan Bantuan Keuangan Desa (Banprov) untuk 2027. Selain mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah juga membuka peluang menjadikan kemajuan status desa sebagai salah satu indikator penentuan besaran bantuan.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Gunawan Rusminto yang mengatakan bahwa, penambahan bantuan keuangan desa menjadi salah satu kebijakan yang ingin didorong Pemprov Banten. Namun, besaran kenaikannya masih harus dihitung dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Kalau kemampuannya kuat, kita bisa naik. Tapi pastinya bertahap,” ujar Gunawan, Kamis (12/11).
Menurut Gunawan, pembahasan Banprov 2027 tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan penambahan nominal bantuan. Pemprov Banten juga mengkaji apakah besaran bantuan nantinya tetap diberikan secara merata kepada seluruh desa atau disesuaikan dengan indikator kemajuan masing-masing desa.
Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah peningkatan status desa menuju kategori mandiri. Saat ini, terdapat 73 desa yang sedang berproses menuju status tersebut.
“Apakah itu menjadi satu indikator untuk bisa dinaikkan tingkat bantuan keuangannya atau tidak, atau tetap rata seperti tahun sekarang, sama Rp120 juta semua. Nah, hal ini yang masih menjadi pertimbangan,” katanya.
Baca Juga: Rencana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Banten Masih Wacana
Gunawan menuturkan, dengan skema tersebut, pemerintah masih perlu menentukan formula penyaluran Banprov agar kebijakan penambahan bantuan dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekaligus mendorong kemajuan desa.
Di sisi lain, Gunawan menyebutkan jika pihaknya masih menyelesaikan proses pengajuan Banprov 2026. Sebab, sekitar 380 desa tercatat masih belum menuntaskan pengajuan bantuan keuangan tersebut.
Untuk itu, Pemprov Banten telah memperpanjang batas waktu pengajuan hingga pertengahan November 2026. Sebelumnya, proses pengajuan dijadwalkan berakhir pada akhir Oktober.
Gunawan menjelaskan, perpanjangan dilakukan karena sistem pengajuan mengalami kendala jaringan selama sekitar 12 hari. Kondisi tersebut membuat sejumlah desa belum dapat menyelesaikan proses administrasi.
“Untuk bantuan keuangan desa, jadi pertengahan November ini berakhir bagi desa yang akan mengajukan kepada Provinsi Banten,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah desa memanfaatkan tambahan waktu tersebut untuk segera melengkapi persyaratan. Selain proses pengajuan, ketertiban administrasi dan pelaporan juga menjadi perhatian DPMD Banten. Pemerintah menargetkan minimal 90 persen laporan bantuan keuangan desa dapat tertib.
Baca Juga: Bakesbangpol Banten Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
“Target kita untuk bantuan keuangan desa ini bisa minimal 90 persen dari datanya untuk laporannya tertib,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai pembangunan desa harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan perekonomian masyarakat. Ia menyebut penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekonomi keluarga.
Menurut Dimyati, meningkatnya aktivitas ekonomi desa diharapkan dapat mendorong pendapatan masyarakat sekaligus membantu menekan persoalan kemiskinan dan stunting.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” ujar Dimyati. (mpd/rmg)
