SATELITNEWS.COM, LEBAK–Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak masih perlu ditingkatkan. Dalam hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten tahun 2026, Pemkab Lebak hanya memperoleh nilai 85,16 atau menjadi yang terendah dibandingkan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Banten.
Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, Lebak masuk dalam kategori Menuju Informatif. Capaian itu menempatkan Kabupaten Lebak di posisi kedelapan dari delapan pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam daftar penilaian kualifikasi Informatif dan Menuju Informatif.
Ketua KI Provinsi Banten, Imron Mahrus, mengatakan, pemeringkatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengukur kepatuhan badan publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. “Ini hasil evaluasi Kabupaten Lebak 85,16 terkait keterbukaan informasi publik. Nilai ini terendah Se-Banten,” kata Imron belum lama ini.
Menurutnya, hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah, khususnya yang belum berhasil mencapai predikat Informatif. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar memublikasikan aktivitas pemerintahan, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan informasi sesuai standar yang telah ditentukan.
“Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator. Di antaranya mencakup ketersediaan dan kualitas informasi, sistem pelayanan informasi, pemanfaatan teknologi digital, hingga keseriusan organisasi dalam menjalankan keterbukaan informasi,” Imron menjelaskan.
Karena itu, banyaknya informasi yang diunggah melalui website maupun media sosial pemerintah belum tentu menjamin badan publik memperoleh predikat Informatif. Konten yang disampaikan tetap harus memenuhi ketentuan dan standar keterbukaan informasi publik. “Informasi yang seharusnya terbuka memang harus dibuka dan diumumkan,” kata Imron.
Baca Juga: Ditemui Wamenkes II, Bupati Dewi Usulkan Kebutuhan Peningkatan Layanan Kesehatan
Ia juga meluruskan anggapan bahwa banyaknya sengketa informasi dapat memengaruhi hasil pemeringkatan. Menurutnya, jumlah sengketa bukan menjadi indikator dalam menentukan predikat keterbukaan informasi sebuah badan publik.
Sebab, munculnya sengketa tidak selalu menunjukkan buruknya pelayanan informasi. Dalam sejumlah kasus, pemohon tetap mengajukan keberatan meskipun badan publik telah memberikan informasi yang diminta.
BeritaTerbaru
Terhadap pemerintah daerah yang masih berada dalam kategori Menuju Informatif, KI Banten mendorong adanya pembenahan sistem pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Perbaikan tersebut dinilai penting agar akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan semakin mudah dan sesuai ketentuan,”
KI Banten juga membuka ruang pendampingan bagi badan publik yang ingin meningkatkan kualitas pengelolaan informasi. “Jika badan publik memang ingin memperbaiki PPID, kami harap mereka bersurat kepada kami agar dapat dilakukan pendampingan,” pungkasnya.
Adapun hasil pemeringkatan KI Provinsi Banten tahun 2026 menempatkan Pemerintah Kota Tangerang di posisi pertama dengan nilai 99,87, disusul Pemerintah Kabupaten Tangerang 99,77, Kota Serang 98,59, Kota Cilegon 98,55, Kota Tangerang Selatan 98,53, dan Kabupaten Serang 98,07. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang memperoleh nilai 86,72 dan Kabupaten Lebak 85,16. Kedua daerah tersebut masih berada dalam kategori Menuju Informatif.(mulyana)
