SATELITNEWS.COM, LEBAK – Kasus dugaan pencabulan terhadap bocah perempuan penyandang disabilitas berusia tujuh tahun di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, mendapat perhatian serius Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Lembaga perlindungan anak tersebut mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara hingga tuntas dan memberikan hukuman berat apabila terduga pelaku terbukti bersalah.
Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Pusat, Muhamad Uut Lutfi, mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa korban. Terlebih, dugaan kekerasan seksual tersebut melibatkan seorang pria dewasa yang merupakan tetangga korban.
“Ini merupakan kejadian yang sangat memilukan. Penegakan hukum harus segera diutamakan agar anak mendapatkan keadilan. Korban juga harus memperoleh layanan psikologis untuk membantu pemulihan traumanya,” kata Uut Lutfi usai menggelar acara sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga pemenuhan hak anak, pelatihan konvensi hak anak di Gedung PPK Kabupaten Lebak, Rabu (11/11/2026).
Menurut Uut, selain memastikan proses hukum berjalan, perhatian terhadap kondisi psikologis korban juga tidak boleh diabaikan. Anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan pendampingan khusus agar trauma yang dialaminya tidak berdampak panjang terhadap tumbuh kembangnya.
Dia menegaskan, apabila dugaan kejahatan seksual tersebut terbukti, pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, korban masih berusia anak dan memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan perlindungan lebih.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kasus tersebut, Komnas Perlindungan Anak Pusat berencana berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak di Kabupaten Lebak. Langkah itu dilakukan untuk memastikan korban memperoleh pendampingan dan pelayanan yang dibutuhkan, termasuk melalui kunjungan langsung ke rumah korban atau home visit.
Baca Juga: Dukun Cabul di Lebak Pakai Modus Usir Jin Agar Bisa Setubuhi Korban
“Kami akan berkoordinasi dengan Komnas Anak yang ada di Lebak untuk melakukan intervensi, termasuk home visit. Kami ingin memastikan apakah korban sudah mendapatkan layanan psikologis. Proses hukumnya juga harus dikawal agar anak ini mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Uut juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Menurutnya, meningkatnya kasus yang terungkap tidak terlepas dari semakin terbukanya masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan yang dialami anak.
BeritaTerbaru
Namun, upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penanganan kasus. Keluarga, pemerintah, masyarakat hingga lembaga terkait memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Dia bahkan mendorong pemerintah desa agar memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan hak anak melalui dukungan anggaran desa. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi program pemerintah kabupaten, tetapi juga menjadi prioritas hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
“Saya kira dana desa juga perlu dialokasikan untuk pemenuhan hak anak. Sehingga desa sebagai basis pemerintahan terkecil memiliki prioritas dalam memenuhi hak-hak anak,” tuturnya. Lebih lanjut, Uut mengingatkan agar keluarga maupun lingkungan sekitar tidak menganggap kekerasan seksual terhadap anak sebagai persoalan yang harus ditutupi karena alasan aib. Sikap diam justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban.
Menurutnya, keberanian keluarga untuk melaporkan kejadian serta memberikan dukungan kepada korban menjadi langkah penting dalam memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak. “Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan hanya karena dianggap aib keluarga atau aib masyarakat. Anak yang menjadi korban mengalami trauma berat. Negara harus hadir memberikan pelayanan karena mereka masih memiliki masa depan yang panjang,” tegasnya.
Uut berharap korban mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan, baik ketika menjalani proses hukum maupun selama masa pemulihan psikologis. Dengan begitu, trauma yang dialami dapat ditangani dan tidak terus membayangi kehidupan korban.
Baca Juga: Virgoun Gugat Pengalihan Hak Asuh Anak ke Pengadilan
“Dengan pendampingan dan layanan psikologis, trauma anak diharapkan bisa tertanggulangi sehingga tumbuh kembangnya tidak terganggu dan masa depannya tetap cerah. Kalau kasus seperti ini tidak terungkap, trauma itu bisa terus membayangi anak,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang bocah perempuan penyandang disabilitas berusia sekitar tujuh tahun di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang pria lanjut usia berinisial RB (76).
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (3/11/2026). Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diduga dibawa oleh terduga pelaku ke sebuah rumah kosong. Keberadaan keduanya kemudian diketahui seorang tetangga yang melihat korban keluar dari bangunan tersebut. Dugaan tindak pencabulan itu terungkap setelah korban mengalami pendarahan pada bagian kemaluan. Kondisi tersebut membuat korban harus mendapatkan penanganan medis di RSUD Adjidarmo, Rangkasbitung.(mulyana)
