SATELITNEWS.COM, SERANG – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, mulai menyuarakan aspirasi terkait pengupahan tahun mendatang. Salah satu tuntutan yang disampaikan kepada Bupati Serang yakni, kenaikan UMK sebesar 15 persen serta penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen.
Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh mengatakan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari agenda yang telah direncanakan delapan serikat pekerja dan serikat buruh (SPSB) di Kabupaten Serang.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan daerah mengenai kondisi riil ketenagakerjaan, khususnya menyangkut kebutuhan hidup pekerja dan proses penetapan upah.
“Kami mengawali dengan menyampaikan kepada pimpinan daerah, agar lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jadi, bukan berarti terlalu dini menyampaikan persoalan pengupahan kepada bupati, tetapi ini bagian dari upaya memberikan gambaran kondisi riil,” ujar Asep, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, angka usulan tersebut merupakan hasil survei pasar secara independen yang dilakukan perwakilan delapan SPSB di Kabupaten Serang. Hasil survei kemudian dirumuskan menjadi satu angka usulan dan disampaikan secara bersama-sama kepada Bupati Serang.
Dari hasil survei tersebut, ASPSB mencatat kebutuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mencapai sekitar Rp5.177.000. Selain itu, pihaknya mengusulkan kenaikan upah sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen dari UMK yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Tekan AKI dan AKB, Puskesmas Nyompok Kopo Kabupaten Serang Launching Pelayanan PONED
Asep menegaskan, usulan kenaikan 15 persen tersebut bukan tanpa dasar. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan sosial dan pendidikan.
“Dasarnya jelas, survei KHL. Upah itu harus mengacu pada kebutuhan hidup layak. Selain itu, ada kebutuhan sosial masyarakat, kegiatan peringatan hari besar dan undangan kemasyarakatan. Kami juga memasukkan kebutuhan sosial sekitar 2 persen serta pendidikan sebesar 1,15 persen. Jadi, ketika dirumuskan menjadi 15 persen, menurut kami itu masih wajar,” jelasnya.
Meski demikian, ASPSB mengaku masih membutuhkan penguatan dan pencocokan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Asep menyebut pihaknya ingin memastikan validitas data hasil survei yang telah dilakukan, namun hingga kini masih kesulitan untuk mendapatkan akses koordinasi dengan lembaga tersebut.
Terkait kondisi perusahaan di Kabupaten Serang, Asep menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari para pekerja, sejauh ini belum ada informasi mengenai perusahaan yang secara langsung melakukan penutupan akibat kondisi pengupahan.
ia menegaskan, ASPSB akan terus mengawal proses penetapan upah agar aspirasi buruh dapat menjadi bahan pertimbangan, dalam pembahasan di Dewan Pengupahan.
Menurutnya, Bupati Serang perlu memahami dasar perhitungan dan kondisi yang melatarbelakangi tuntutan pekerja. Sebab, rekomendasi kepala daerah nantinya menjadi bagian penting dalam proses penetapan upah.
Baca Juga: Manajer KDMP di Kabupaten Serang Sudah Terima Gaji
“Yang ingin kami kawal minimal pimpinan daerah mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi pengupahan dan dari mana dasar perhitungannya. Kami sudah menyampaikan rumusan beserta alasan-alasannya agar bisa dipahami,” tegasnya.
Asep menambahkan, penyampaian aspirasi kepada Bupati Serang juga menjadi langkah strategis setelah pihaknya berkomunikasi dengan aliansi buruh tingkat Provinsi Banten.
Ia menyebut, Gubernur Banten tidak akan mengubah rekomendasi yang disampaikan bupati dan wali kota. Karena itu, ASPSB menilai komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan aspirasi buruh diperjuangkan sejak awal.
“Kalau kuncinya ada di daerah, berarti kami perlu memberikan pemahaman kepada bupati mengenai konsep pengupahan dan fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan kami. Data hasil survei juga akan kami sampaikan,” ujarnya.
Sementara, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, bahwa pihaknya telah mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh. Ia mengapresiasi langkah para buruh, yang menyampaikan tuntutan melalui audiensi.
“Alhamdulillah hari ini, kami baru saja menerima audiensi dari Asosiasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Serang. Tadi kami mendengarkan aspirasi yang disampaikan Ketua Aliansi, Pak Asep, terkait keinginan adanya kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen,” ujarnya.
Menurut Ratu Zakiyah, usulan kenaikan upah tersebut cukup relevan jika melihat kondisi saat ini. Namun, penetapan besaran kenaikan tetap harus mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat dan melalui pembahasan Dewan Pengupahan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah belum dapat melakukan perhitungan lebih lanjut karena regulasi dari pemerintah pusat, mengenai penetapan UMK dan UMSK belum diterbitkan.
“Secara pribadi dan pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih. Apa yang disampaikan tadi tentu akan kami kawal. Namun, karena aturan mengenai UMK belum keluar dari pemerintah pusat, kami belum bisa melakukan perhitungan, baik untuk UMK Kabupaten Serang maupun UMSK,” paparnya.
Bupati juga menyebutkan, pembahasan nantinya akan dilakukan secara komprehensif melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan data pendukung.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah, adanya perbedaan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan secara independen oleh pihak serikat buruh dengan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ratu Zakiyah menegaskan, pemerintah daerah memahami bahwa aspirasi kenaikan upah yang disampaikan serikat pekerja dan serikat buruh merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kesejahteraan para pekerja.
Ia berharap, melalui pembahasan yang melibatkan seluruh pihak, kebijakan pengupahan nantinya dapat mempertimbangkan kebutuhan pekerja sekaligus tetap berdasarkan ketentuan dan perhitungan yang berlaku.
“Saya menyadari bahwa apa yang diinginkan serikat buruh dan serikat pekerja tentu dalam rangka meningkatkan upah yang layak. Dengan begitu, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya masing-masing,” pungkasnya. (sidik)
