SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan, pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” kata Indah di Jakarta, Minggu (15/11).
Peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan DCP, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Pemerintah akan menyampaikan perkembangan kebijakan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penjelasan Kemnaker tersebut sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa pengusaha wajib menyetorkan dana pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan BSU Rp900 Ribu bagi Pekerja pada 2027
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” tegas Indah.
Sementara itu, Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja melalui pengaturan dana pesangon.
Namun demikian, Danantara Indonesia menegaskan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja, sebagaimana pemberitaan yang beredar belakangan ini.
“Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan,” ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia, Sabtu (14/11/2026).
Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pengusaha diwajibkan menyediakan dana tersebut sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana itu nantinya tidak dikelola sendiri oleh perusahaan, melainkan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang akan ditunjuk.
Kewajiban tersebut mengharuskan pengusaha memperhitungkan potensi pembayaran pesangon sejak awal mempekerjakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Adapun mekanisme penyetoran dan pengelolaannya masih menunggu peraturan pelaksanaan yang disusun pemerintah.
Baca Juga: Lawan Penjajah dalam Geger Cilegon, KH Wasyid Terima Gelar Pahlawan
Dalam sosialisasi UU tersebut pada Jumat (13/11), Indah menjelaskan skema ini dirancang agar pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika terkena PHK, terutama jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” ujarnya dalam acara yang disiarkan melalui kanal YouTube @NgoPiSIK.
Ketentuan DCP ditujukan untuk menjamin pembayaran hak akibat PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun. Kewajiban menyediakan dana tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Perusahaan menengah dan besar yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan DCP dapat dikenai sanksi administratif bertingkat. Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
UU tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi perusahaan yang terbukti tidak membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pekerja yang terkena PHK.
Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja/buruh, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sosialisasi tersebut, Indah menyinggung persoalan pembayaran pesangon di sejumlah pabrik padat karya yang belum tuntas. Keberadaan DCP diharapkan mencegah pekerja kehilangan haknya ketika perusahaan melakukan PHK, termasuk dalam situasi PHK massal.
“Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian—mohon maaf—seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar,” katanya. (rmg/xan)
