SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan tambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5,67 triliun. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat penanganan darurat sekaligus mendukung pemulihan berbagai bencana sepanjang 2026 yang tercatat total 1.730 kejadian.
Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan usulan tambahan DSP itu masih dalam proses pengajuan. “Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan Dana Siap Pakai kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.676.326.378.193,” kata Rustian dalam konferensi pers daring, Selasa (8/9/2026).
Pada 2026, BNPB memiliki pagu reguler sebesar Rp1.055.134.253.000 atau sekitar Rp1,055 triliun. BNPB juga memperoleh tambahan Rp26.886.951.000 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang mengalami kerusakan berat.
Untuk penanganan tanggap darurat, BNPB telah menerima DSP sebesar Rp4.626.112.811.000 atau sekitar Rp4,626 triliun. Dengan demikian, nilai tambahan DSP yang diajukan, sekitar Rp5,67 triliun, lebih besar daripada DSP yang telah diterima untuk penanganan tanggap darurat tahun ini.
Untuk 2027, BNPB mendapat pagu awal sebesar Rp1.129.316.809.000 atau sekitar Rp1,129 triliun. Dari angka tersebut, Rp126.246.492.000 atau sekitar Rp126,25 miliar dialokasikan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sehari sebelum usulan tambahan BNPB disampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta alokasi anggaran mitigasi bencana ditingkatkan secara signifikan, termasuk dengan memperkuat peralatan penanganan bencana.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Efisiensi, Kejar Rp 600 Triliun hingga Akhir Tahun
“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9). Ia juga meminta penambahan peralatan, termasuk helikopter. “Lebih baik lebih daripada kurang,” ujarnya.
Usulan tambahan anggaran tersebut datang di tengah tingginya frekuensi dan dampak bencana sepanjang tahun. Hingga 7 September, BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana di seluruh Indonesia.
Bencana hidrometeorologi mendominasi, terdiri atas 627 karhutla, 543 banjir, 324 cuaca ekstrem, 105 tanah longsor, 101 kekeringan, serta 14 gelombang pasang dan abrasi.
Sedangkan bencana geologi meliputi 13 gempa bumi dan tiga erupsi gunung api.
Seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota berada dalam tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi. Dampaknya tercatat pada 111.533 rumah, dengan 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, 751 perkantoran, dan 92 jembatan.
Di lapangan, perhatian BNPB kini terbagi pada sejumlah bencana dan agenda pemulihan pascabencana. Salah satunya adalah erupsi Gunung Anak Krakatau.
Baca Juga: BNPB Nyatakan Gunung Anak Krakatau, Merapi, dan Semeru Masih Berstatus Siaga
Sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan belum ada kabupaten atau provinsi terdampak yang menetapkan status kedaruratan. Namun, BNPB tetap melakukan pemantauan dan menyalurkan bantuan.
“Kami juga terus berkomunikasi menit demi menit dengan Kepala BMKG, serta mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Untuk mengurangi sebaran abu vulkanik, BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid. Jika tersedia awan, operasi dilakukan dengan merangsang hujan. Jika tidak, water mist digunakan untuk mengikat partikel abu dan polutan.
Di Nusa Tenggara Timur, pendataan mencatat 98.986 rumah terdampak gempa. Pemerintah memberikan bantuan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Rumah rusak berat ditangani melalui hunian sementara atau Dana Tunggu Hunian sebelum pembangunan rumah baru tipe 36. Tenda darurat juga digunakan sebagai sekolah sementara.
Sementara itu, penanganan karhutla hingga 6 September mencatat luas lahan terbakar mencapai 72.009,10 hektare di enam provinsi prioritas. Sebanyak 939,45 hektare masih belum padam. Pemadaman terkendala akses, kondisi lahan, cuaca, dan ketersediaan air, terutama di kawasan gambut.
“Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot. Jadi prosesnya memang tidak selalu sekali padam langsung selesai,” kata Suharyanto.
Anggaran juga terserap untuk pemulihan bencana sebelumnya. Untuk banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tahun lalu, hingga 6 September BNPB telah menyalurkan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang sebesar Rp703,017 miliar.
Dari 27.809 usulan hunian tetap, sebanyak 14.897 telah direviu dan siap dibangun. Sebanyak 1.055 unit sudah masuk tahap pembangunan, terdiri atas 841 unit yang selesai dan 214 unit yang masih dikerjakan.
“Kami targetkan seluruh huntap yang sudah direview dapat segera dibangun. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus kami perkuat,” ujar Suharyanto. (rmg/xan)
