SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Dengan mengusung beberapa tuntutan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI, PMII, IMM, GMNI, dan organisasi lainnya, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (3/9/2026).
Sebelum menuju gedung wakil rakyat, para mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor Setda Pandeglang. Setelah beberapa jam menyampaikan orasi dan tuntutannya, massa aksi kemudian bergeser ke depan Gedung DPRD Pandeglang dan selanjutnya menuju Gedung Pendopo.
Di depan Gedung DPRD Pandeglang, ratusan mahasiswa merangsek masuk ke halaman gedung legislatif tersebut. Mereka sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung DPRD, namun tak dapat menembus barikade petugas kepolisian dan personel Satpol PP Pandeglang, yang melakukan pengamanan di lokasi.
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan, ketika massa aksi berupaya menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Pandeglang.
Selain itu, mahasiswa juga melakukan aksi pembakaran ban. Bahkan, sebuah gapura yang terbuat dari bambu yang ada di depan pintu masuk DPRD, dirobohkan lalu dibakar.
Kepulan asap hitam pekat dari pembakaran ban, turut mewarnai jalannya aksi demonstrasi tersebut.
Baca Juga: Apresiasi Konferensi PWI Pandeglang, Habibi: Jaga Profesionalisme dan Etika
Setelah beberapa jam, para mahasiswa akhirnya ditemui langsung oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Pandeglang. Mereka kemudian menyampaikan aspirasinya secara tertib, di hadapan unsur pimpinan dan anggota legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani oleh pimpinan DPRD Pandeglang, di hadapan massa aksi.
Seorang orator aksi, Khoerul Muslim, mengatakan tuntutan mahasiswa kali ini diantaranya, menyoroti dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pajak dan retribusi, belanja pegawai, pembangunan, serta efektivitas fungsi DPRD Pandeglang.
“PAD seharusnya menjadi salah satu instrumen penting, untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Namun, jika potensi pendapatan tidak dikelola secara optimal, maka fiskal Pandeglang tidak akan meningkat,” ungkapnya, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, Pemkab Pandeglang harus memiliki komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan PAD, sekaligus memastikan tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaannya.
Koordinator aksi lainnya, Ilham, mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya, mendesak Bupati Pandeglang mencopot kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai gagal memenuhi target PAD.
Baca Juga: BEM Banten Bersatu Demo Kantor Gubernur, Ini Tuntutannya
Mahasiswa juga menuntut, DPRD Pandeglang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengelola parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, serta perusahaan yang dinilai tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.
“Kami juga menyampaikan tuntutan lain, seperti peningkatan kapasitas dan fungsi DPRD,” tukasnya.
Sementara, Ketua DPRD Pandeglang, TB. A. Khotibul Umam, didampingi Wakil Ketua DPRD Pandeglang M. Dadi Rajadi, M.M. Fuhaira Amin, serta beberapa anggota DPRD setempat, menyambut baik aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa itu. Ia mengatakan, sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditindaklanjuti.
“Kami siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa ini,” tuturnya, di hadapan ratusan mahasiswa.
Perlahan, suasana mulai mencair. Usai menyampaikan aspirasinya, ratusan massa aksi bergeser ke lokasi aksi lainnya, dengan meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. (mardiana)
