SATELITNEWS.COM, SERANG — Berkurangnya jumlah bantuan pada program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pemprov Banten, mendapat perhatian serius DPRD Banten.
Lembaga itu meminta, agar Gubernur Banten Andra Soni mengevaluasi kinerja para pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten.
Anggota Komisi IV DPRD Banten Juheni M Rois, mendesak agar Gubernur Banten segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para pegawai di DPRKP Provinsi Banten. Pertimbangannya, karena jumlah bantuan RTLH semakin sedikit.
“Padahal, RTLH ini, salah satu visi misi kepala daerah yaitu mengentaskan kemiskinan. Jadi memang harus segera dilakukan evaluasi semuanya,” katanya, Senin (31/8/2026).
Juheni menegaskan, keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan sebagai alasan mengurangi jumlah bantuan pembangunan RTLH. Oleh karena itu, dia meminta agar instansi terkait tidak mencari alasan untuk menutupi ketidakmampuan dalam bekerja.
“Sekarang begini, anggaran mana yang tidak terbatas? Semuanya terbatas. Ini mah soal mau atau tidak mau pihak dinas mempertahankan program RTLH, jadi jangan selalu mencari-cari alasan,” tandasnya.
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Banten Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni
Juheni mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan melakukan rapat evaluasi terhadap kinerja instansi terkait.
Hasilnya, realisasi anggaran di DPRKP bulan Agustus 2026 ini baru empat persen, sedangkan dibulan yang sama di tahun lalu sudah 17 persen.
“Jadi ini kan semakin turun saja realisasi anggarannya. Jadi memang kita juga pertanyakan kenapa ini. Jadi memang harus dilakukan evaluasi secepatnya oleh kepala daerah, jangan dibiarkan begini,” pungkasnya.
Juheni menilai, Pempeov Banten belum serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Banten. Salah satu indikatornya, karena hingga saat ini Pemprov Banten belum bisa menyelesaikan persoalan RTLH, melainkan semakin berkurang setiap tahunnya.
“Kita ikut prihatin masih banyak warga yanh hidup dan tinggal di rumah tidak layak huni. Saya menganggap pemprov belum serius mengatasinya. Ini karena dinas perkim tidak menjadikan program ini sebagai program yang penting untuk diatasi, saya berharap pak Gubernur mengevaluasi kinerja dinas perkim,” paparnya.
Dia mencontohkan, jika di banding engan Kabupaten Karawang, instansi terkait menganggarkan minimal2500 unit per tahun untuk program RTLH, sedangkan DPRKP Banten hanya ratusan unit saja.
Baca Juga: Pemprov Banten Diminta Tanggap Tangani Dampak Kekeringan
“Jika pembangunan RTLH dengan anggaran Rp75 juta terlalu besar, bisa dengan cara rehab dengan anggaran Rp22,5 juta seperti di Karawang. Ini mah soal mau atau enggak dinasnya, bukan persoalan lain,” tukasnya.
Juheni mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada instansi terkait agar bisa menambah anggaran untuk pembangunan RTLH. Akan tetapi, sampai saat ini pihak terkait belum melaksanakan hasil rapat dengan Komisi IV DPRD Banten.
“kita sudah dorong dan sampaikan pada awal Agustus lalu di rapat evaluasi realisasi anggaran bersama dinas-dinas mitra komisi 4, bahkan saya sampaikan juga secara gamblang program perbaikan rtlh di kabupaten Kerawang ini kepada mereka,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 400 ribu lebih rumah warga Banten dalam kondisi tidak layak huni. Kondisi itu diperparah dengan berkurangnya bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemprov Banten.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, masih ada lebih dari 400 ribu rumah di Provinsi Banten dalam kondisi tidak layak huni. Jumlah itu tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Selain itu, program bantuan perbaikan atau pembangunan RTLH oleh Pemprov Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten ditahun 2026 ini mengalami penurunan dan hanya bisa membangun sekora 87 RTLH dalam satu tahun.
Kepala DPRKP) Provinsi Banten Rahmat Roegianto membenarkan adanya pengurangan bantuan pembangunan RTLH ditahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu terjadi karena berbagai kondisi, terutama terbatasnya keuangan Pemprov Banten karena kebijakan Pemerintah Pusat.
“Kalau tahun kemarin kita sudah bangun 389 unit RTLH, kalau untuk tahun 2026 ini kita baru akan mulai membangun 87 unit, jadi memang ada pengurangan bantuan pembangunan RTLH,” katanya, Minggu (29/8/2026). (adib)
