SATELITNEWS.COM, SERANG – Sebanyak 400 ribu lebih, rumah warga Banten dalam kondisi tidak layak huni. Kondisi itu, diperparah dengan berkurangnya bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemprov Banten.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, masih ada lebih dari 400 ribu rumah di Provinsi Banten dalam kondisi tidak layak huni. Jumlah itu, tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Selain itu, program bantuan perbaikan atau pembangunan RTLH oleh Pemprov Banten, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten di tahun 2026 ini, mengalami penurunan dan hanya bisa membangun sekira 87 RTLH dalam satu tahun.
Kepala DPRKP Provinsi Banten Rahmat Roegianto membenarkan adanya pengurangan bantuan pembangunan RTLH ditahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi itu terjadi, karena berbagai kondisi, terutama terbatasnya keuangan Pemprov Banten karena kebijakan Pemerintah Pusat.
“Kalau tahun kemarin, kita sudah bangun 389 unit RTLH, kalau untuk tahun 2026 ini kita baru akan mulai membangun 87 unit, jadi memang ada pengurangan bantuan pembangunan RTLH,” katanya, Minggu (29/8/2026).
Baca Juga: Belum Tetapkan Status Darurat Kekeringan, Sekda Banten: Tunggu Perkembangan
Dia mengatakan, meski ada pengurangan bantuan, program tersebut tetap dilaksanakan di tahun 2026, dengan lokasi sebaran di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Meskipun, porsi atau jumlah bantuannya berbeda di masing-masing daerah.
“Prioritas tahun ini masih delapan kabupaten/kota, tetapi bantuan yang paling banyak ada di Banten Selatan, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Karena jumlah RTLH di sana, lebih banyak dibandingkan daerah lain,” ujarnya.
Rahmat belum menjelaskan secara rinci, alasan pengurangan jumlah unit RTLH yang dibangun pada tahun ini. Pemerintah provinsi masih akan memulai pembangunan 87 unit, yang telah disiapkan tersebut. Ia juga tidak merinci, jumlah anggaran yang disiapkan.
“Baru akan dibangun tahun ini. Besaran anggarannya belum bisa disampaikan, tetapi yang jelas pembangunan RTLH tetap berjalan di tahun ini,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, bantuan RTLH bukan hanya dari Pemprov Banten, melainkan ada dari Pemerintah Pusat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten dan instansi lainnya, termasuk melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
“Komitmen kita tetap, yaitu hadir ditengah masyarakat untuk membantu, terutama terkait RTLH. Kita juga sudah bekerja sama dengan Baznas Banten dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar bisa membantu,” tuturnya.
Baca Juga: 239 Perusahaan Tambang di Banten Dievaluasi, 79 Perusahaan Belum Berizin
Dimyati memastikan, pihaknya akan terus berupaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Banten, salah satunya dengan menyelesaikan persoalan RTLH. Meskipun, kata dia, program tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahun di semua wilayah di Banten.
“Kita akan terus lakukan secara bertahap, karena RTLH ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kita bertahap, lakukan menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada,” imbuhnya. (adib)
