SATELITNEWS.COM, TANGSEL--Rencana pembangunan SMP Negeri 25 di kawasan Komplek Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mendapat penolakan dari warga.
Warga meminta pemerintah tidak terburu-buru merealisasikan pembangunan sebelum seluruh aspek, mulai dari luas lahan, akses jalan, kapasitas siswa, hingga dampak terhadap lingkungan permukiman, dikaji secara matang.
Ketua RT 03 Komplek Nusa Indah, Tri Yuni, mengatakan penolakan warga bermula ketika beberapa waktu lalu dirinya bersama Ketua RT 04 dan Ketua RW 16 mendapat undangan dari Dinas Pendidikan untuk membahas rencana pembangunan SMPN 25.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah unsur pemerintah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta unsur kecamatan dan kelurahan.
Selain perwakilan warga, pertemuan itu juga dihadiri Persatuan Kepala Sekolah Swasta dan Persatuan Guru Swasta se-Kecamatan Serua.
Namun, Tri mengaku kaget karena dalam pertemuan tersebut diketahui telah ada Surat Keputusan (SK) terkait pembongkaran, meski pembahasan pembangunan sekolah menurutnya masih berada pada tahap perencanaan.
Baca Juga: Pos Jaga Jakarta di Flyover Ciputat Sediakan Layanan Ganti Oli Gratis untuk Ojol
“Waktu itu agendanya katanya untuk merencanakan pembangunan SMP 25. Ternyata selain perencanaan, sudah keluar SK untuk pembongkaran. Padahal ini kan baru rencana. Kok tiba-tiba SK pembongkaran sudah dikeluarkan,” ujarnya, Senin (31/8/2026).
Diketahui, lahan yang berada di tengah permukiman sebelumnya berdiri bangunan sekolah swasta tingkat dasar yang sudah lama terbengkalai. Akhirnya, bangunan itupun telah dibongkar dua bulan lalu.
Selain proses perencanaan, warga mempersoalkan rencana pembangunan gedung sekolah yang disebut akan berdiri di atas lahan sekitar 2.500 meter persegi.
Dengan luas tersebut, bangunan direncanakan mencapai empat lantai dan menampung sekitar 1.000 siswa.
Warga menilai kapasitas tersebut perlu dikaji kembali karena berada di dalam kawasan permukiman dengan akses jalan yang relatif sempit.
“Luas tanah hanya 2.500 meter, lebar jalan kurang lebih empat meter, dibangun empat lantai dengan jumlah siswa 1.000. Itu rasanya sudah tidak masuk akal,” tegas Tri.
Baca Juga: Ibu di Ciputat Jadi Korban Hipnotis Sales HP, Kalung Emas Nilai Belasan Juta Raib
Hal serupa diungkapkan warga, Dwi Jatmiko, ia mengatakan persoalan yang mereka soroti bukan sekadar keberadaan bangunan sekolah, melainkan kesiapan kawasan untuk menampung aktivitas sekolah dengan jumlah siswa yang besar.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun kajian komprehensif sebelum menentukan desain dan kapasitas sekolah. Ia mempertanyakan apakah lahan tersebut mampu menyediakan ruang yang dibutuhkan siswa, termasuk area parkir, tempat berkumpul, ruang bermain, hingga akses kendaraan darurat.
“Kalau hanya membuat gambar, pasti ada space dan sebagainya. Kajian itu harus matang. Jangan langsung menjadi empat lantai dengan kapasitas 1.000 siswa,” kata Dwi.
Ia mencontohkan kondisi akses jalan di kawasan tersebut yang menurutnya sudah menyulitkan kendaraan besar untuk masuk. Bahkan, saat terjadi kebakaran, akses kendaraan pemadam kebakaran disebut sempat menjadi persoalan.
“Waktu itu ada kebakaran saja susah masuknya untuk jalan pemadam kebakaran. Nah, inilah yang kita ulaskan, tetapi mereka tetap kekeh,” sebutnya.
Warga juga mempertanyakan bagaimana pola lalu lintas jika SMPN 25 benar-benar dibangun dan menampung sekitar 1.000 siswa.
Menurut Dwi, aktivitas antar-jemput siswa berpotensi menimbulkan kepadatan karena akses menuju lokasi berada di dalam komplek dengan lebar jalan yang terbatas.
“Biarlah mereka berkunjung ke kita, lihat pintu masuknya dari mana. Kalau ada mobil bisa atau tidak? Mau diarahkan satu jalur juga akan macet dari sana-sini,” katanya.
Karena itu, warga meminta kajian mengenai analisis dampak lalu lintas (andalalin) dilakukan secara serius. Mereka juga meminta pemerintah memperhitungkan kebutuhan parkir, pengelolaan sampah, ruang terbuka, serta fasilitas bermain bagi siswa.
Ia menilai pembangunan sekolah dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa di atas lahan 2.500 meter persegi perlu mempertimbangkan kenyamanan siswa maupun orang tua yang mengantar dan menjemput.
Dwi mengatakan penolakan terhadap rencana tersebut bukan baru disampaikan. Warga bahkan telah melakukan polling yang melibatkan masyarakat di sejumlah RT di kawasan sekitar, mulai RT 01 hingga RT 09.
Menurutnya, hasil polling menunjukkan mayoritas warga menolak rencana pembangunan SMPN 25 di lokasi tersebut. Warga juga mengaku telah menyampaikan keberatan melalui surat resmi.
Namun, mereka menilai aspirasi tersebut belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. (eko)
