SATELITNEWS.COM, SERANG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu, menggelar unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (26/8/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan refleksi 81 tahun kemerdekaan, sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Banten membenahi sejumlah persoalan yang dinilai masih dirasakan masyarakat.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, mengatakan kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan yang sehat, rasa aman dan kesejahteraan.
Mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan, termasuk tingginya angka anak tidak sekolah, ketimpangan fasilitas dan tenaga pendidik, serta pelaksanaan program sekolah gratis. Mereka juga mendesak penguatan pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, besarnya investasi yang masuk atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari apakah rakyat Banten benar-benar hidup lebih sejahtera, lebih aman, lebih sehat dan lebih merdeka,” katanya, Rabu (26/8/2026).
Selain pendidikan, BEM Banten Bersatu menyoroti aktivitas pertambangan ilegal, kendaraan tambang dan ODOL, pencemaran lingkungan serta lemahnya pengawasan. Mahasiswa meminta seluruh aktivitas pertambangan ilegal ditindak tegas dan proses penegakan hukumnya dibuka secara transparan.
Baca Juga: Pedagang Pasar Sampay Lebak Demo Tolak Gate Parkir, Omzet Anjlok hingga Kios Tutup
Di bidang ekonomi, mahasiswa meminta investasi dan industrialisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, termasuk melalui prioritas tenaga kerja lokal dan pemenuhan hak pekerja. Mereka juga mendesak pembangunan dilakukan secara merata serta tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
Dalam aksi tersebut, BEM Banten Bersatu menyampaikan 21 tuntutan, di antaranya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, penghentian tambang ilegal, penertiban kendaraan tambang dan ODOL, penegakan hukum lingkungan, perlindungan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, pemberantasan KKN, transparansi anggaran serta penguatan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
BEM Banten Bersatu juga meminta Pemerintah Provinsi Banten menjadikan kesehatan, keamanan, lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
“Kitik merupakan bagian dari kontrol publik dalam demokrasi. Mereka mendorong pemerintah menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik dan mengevaluasi kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Saat melakukan aksi demonstrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mendatangi para mahasiswa, dan menyampaikan setiap kritik dan masukan yang disampaikan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pemerintah. Terkait tuntutan yang disampaikan, Sekda mengaku pihaknya akan terus berupaya memberikan yang terbaik.
“Tuntutan yang disampaikan merupakan aspirasi untuk bahan evaluasi kita. Kami juga tidak anti kritik, malah ini bagus sebagai upaya perbaikan kedepannya,” imbuhnya. (adib)
Baca Juga: Pengadilan Negeri Tangerang Didesak Bayar Konsinyasi Tanah Bantong
