SATELITNEWS.COM, JAKARTA--Sebanyak 1.999 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menutup. Penutupan dilakukan karena dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi syarat mutlak dalam operasional dapur MBG. Tidak ada toleransi bagi penyelenggara yang mengabaikan ketentuan tersebut.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” kata Sudaryono dalam siaran pers BGN, Senin (7/9/2026).
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu mengatakan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Dari total awal 27.485 dapur, BGN melakukan penyisiran dan menetapkan sementara sebanyak 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur yang belum melakukan pendaftaran SLHS.
Menurut Sudaryono, persoalan yang ditemukan bukan sekadar dapur yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Ribuan dapur tersebut sama sekali belum mengajukan pendaftaran SLHS kepada dinas kesehatan di daerah masing-masing.
Baca Juga: 26.385 SPPG Dinilai Memenuhi Syarat, Dapur MBG Dipantau AI dari Pusat
“Dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.
Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN akhirnya mengambil langkah penutupan sementara. Selanjutnya, ribuan dapur tersebut akan menjalani investigasi lebih lanjut.
Sudaryono menyatakan, keputusan itu berlaku untuk seluruh 1.999 dapur yang tersebar di tiga wilayah operasional BGN.
Di Wilayah 1, terdapat 351 dapur SPPG yang ditutup sementara. Sementara Wilayah 2 menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 1.417 dapur. Adapun di Wilayah 3 terdapat 231 dapur yang terkena kebijakan serupa.
“Saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” ujar Sudaryono.
Penutupan sementara tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG. Pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi.
Baca Juga: Komnas HAM Bongkar Tujuh Masalah MBG
BGN menilai, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan mengingat program MBG menyasar masyarakat dalam jumlah besar. Termasuk anak-anak sekolah. Karena itu, setiap dapur diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebelum menjalankan operasional.
Langkah investigasi terhadap 1.999 dapur tersebut juga dilakukan untuk mengetahui alasan belum dilakukannya pendaftaran SLHS, serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap standar penyelenggaraan program.
BGN menegaskan, penutupan sementara bukan penghentian program MBG secara keseluruhan. Kebijakan hanya berlaku terhadap dapur-dapur yang belum memenuhi kewajiban administratif terkait standar higiene dan sanitasi.
“Langkah penutupan dan investigasi ini diambil sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Indonesia,” demikian keterangan BGN.
Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut memperketat pengawasan terhadap tata kelola SPPG. Purbaya mengaku telah mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan.
“Saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” kata Purbaya.
Menurutnya, jajaran DJPb juga akan menyampaikan laporan langsung kepadanya maupun BGN, apabila menemukan persoalan dalam tata kelola SPPG.
Jika temuan tersebut tidak ditindaklanjuti, Purbaya memastikan Kemenkeu memiliki kewenangan untuk mengurangi anggaran program MBG.
“Nanti kalau ada yang ngaco-ngaco ya kita kasih masukan ke BGN bahwa di suatu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan. Kalau nggak didengar ya kita kurangin anggarannya, otomatis,” ucapnya. (rmg)
