SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran dana Rp400 triliun kepada sekitar 28 juta keluarga pada 2027. Sasarannya mencakup petani, nelayan, masyarakat pedesaan dan daerah tertinggal, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan.
“Rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan di daerah-daerah tertinggal,” kata Prabowo saat berpidato di acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga,” sambungnya.
Perluasan akses keuangan ini ditujukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan masyarakat. Namun, Prabowo belum merinci skema penyaluran, komposisi dana, maupun mekanisme pembiayaan untuk mencapai target tersebut.
Prabowo menyebut penyaluran kredit untuk rakyat akan diperluas. Ia mengapresiasi capaian yang telah berjalan dan menargetkan jangkauan yang lebih besar.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit untuk rakyat, dan kita juga akan masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp53 triliun yang penerima manfaat adalah sekitar 2 juta warga kita,” ujarnya.
Baca Juga: Insentif BI Tarik Modal Asing 9,9 Miliar Dolar AS
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan penyaluran kredit dan pembiayaan daerah mencapai Rp53 triliun dengan 2,1 juta penerima manfaat selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2026. Penyaluran tersebut melibatkan 350 pelaku usaha jasa keuangan serta bank pembangunan daerah.
Di luar program tersebut, penyaluran kredit dan pembiayaan untuk melawan rentenir mencapai Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Adapun pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp5,4 triliun dengan lebih dari 103.000 debitur.
Prabowo mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga.
“Kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah lebih cermat mengelola sumber daya alam agar kekayaannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Prabowo menyebut lima konsesi yang berdasarkan kajian memiliki cadangan bernilai hingga Rp5.400 triliun atau 300 miliar dolar AS.
“Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah, tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya. Sekarang tinggal kita pemerintah,” kata Prabowo.
Baca Juga: ICW Desak Usut Eks Pimpinan BNPB
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan konsesi dan harus memastikan penerimanya memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut.
“Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi, kita harus teliti. Yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” ujarnya.
Prabowo juga menjanjikan aliran dana yang lebih besar dari pemerintah pusat ke daerah. Ia meminta para bupati dan gubernur tidak khawatir dana untuk daerah akan dikurangi.
“Para bupati dan para gubernur, jangan khawatir, saudara-saudara. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu, ya nanti saya buktikan uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada sebelum ini,” katanya.
Ia meyakini penyaluran dana ke daerah akan meningkat pada tahun depan. Prabowo mengatakan pemerintah akan memperbesar penyaluran kredit sekaligus menggerakkan perekonomian dari tingkat daerah.
“Tahun akan datang saya yakini akan lebih banyak kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat, tujuan kita rakyat sejahtera, saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” ujarnya.
“Kita akan fokus sekarang menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau gerakkan dari bawah, dari daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.
Pada akhir pidatonya, Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga (DNKK), yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Prabowo bersama sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Prosesi tersebut sekaligus menutup Rakornas TPAKD 2026 yang dihadiri para kepala daerah, penerima manfaat pembiayaan, penyedia pembiayaan, serta jajaran pejabat negara dan pimpinan lembaga. (rmg/xan)
