SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengintegrasikan kamera pengawas (CCTV) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pusat kendali di Jakarta. Melalui kecerdasan buatan (AI), sistem ini dirancang untuk memantau kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Di sisi lain, sebanyak 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dinyatakan memenuhi persyaratan operasional.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekitar 70 dapur sedang menjadi proyek percontohan integrasi CCTV. Selama ini, kamera pengawas sudah tersedia di setiap dapur, tetapi aksesnya masih terbatas untuk pengawasan internal.
“Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terintegrasi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence sehingga kita bisa memonitor SOP,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Sistem tersebut dirancang untuk mengawasi tahapan operasional secara real-time, mulai dari persiapan bahan baku dan pengolahan makanan hingga pencucian ompreng. Pengawasan terpusat diharapkan membantu memastikan kepatuhan terhadap SOP dan mengantisipasi kelalaian di lapangan.
Sudaryono menegaskan, BGN tidak akan mengadakan kamera baru secara massal, melainkan menghubungkan perangkat yang telah tersedia.
“Jadi CCTV yang sudah ada di setiap dapur itu kemudian bagaimana kita koneksikan saja. Jadi insyaAllah sih tidak akan ada pengadaan yang bombastis kayak yang lalu-lalu sampai ratusan miliar dan lain sebagainya, nggak akan ada,” ujarnya.
Baca Juga: Komnas HAM Bongkar Tujuh Masalah MBG
Adapun 26.385 SPPG yang dinyatakan memenuhi syarat telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai penghentian sementara (suspend), tidak mengalami kejadian fatal atau luar biasa, serta melayani lebih dari 1.000 porsi per hari.
“Sudah ada penetapan SPPG operasional sejumlah 26.385 yang sudah lulus, bagus,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di tempat yang sama.
Pemerintah juga memperluas jangkauan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Zulkifli menyebut pembangunan 480 SPPG baru di Indonesia Timur telah diselesaikan, termasuk di enam provinsi di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
Pada tahap kedua, sebanyak 980 SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 16 provinsi telah diaktifkan sejak 14 Oktober. Dapur-dapur baru itu terutama berada di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Setelah perluasan di wilayah tersebut, pemerintah berencana memperluas jangkauan MBG di Pulau Jawa pada pekan keempat Oktober, diperkirakan sekitar 25 Oktober 2026. Sasaran utamanya antara lain pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
“Akhir Oktober ini untuk Pulau Jawa, ya terutama pondok dan lain-lain yang banyak. Jadi tidak ada perantara, tidak ada makelar, ya. Langsung, data dari pondok langsung ke BGN,” ujar Zulkifli.
Baca Juga: Dapur MBG Polri di Lebak Ditumbuhi Rumput Liar, Mobil Operasional Berdebu
Penyerahan data secara langsung juga memudahkan BGN menerbitkan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS). Tanpa surat tersebut, SPPG tidak diperbolehkan menyalurkan makanan kepada penerima manfaat.
“Jadi kalau dulu itu yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan ya, akhirnya kerja sama produksi, itu yang dibersihkan, yang disebut tadi SPS yang kedua. Jadi yang begitu tuh nggak boleh lagi, dibersihkan,” kata Zulkifli.
Pemerintah juga mengubah skema insentif pengelola SPPG. Jika sebelumnya setiap dapur menerima Rp 6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah porsi, kini insentif ditetapkan Rp 2.000 per porsi.
Menurut Zulkifli, skema lama berpotensi mengurangi alokasi biaya makanan ketika jumlah produksi sedikit. Jika hanya melayani 1.000 porsi sehari, insentif tetap Rp 6 juta setara dengan Rp 6.000 per porsi.
“Dulu itu dihitung Rp 6 juta flat, tiap SPPG Rp 6 juta. Mau berapa pun Rp 6 juta, sehingga bisa mengurangi porsi makanan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah menguji pembagian MBG dengan konsep prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Zulkifli mengatakan, uji coba ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mempelajari sistem pembagian makanan di negara lain.
Menurut dia, konsep prasmanan diharapkan mengurangi risiko keracunan yang berkaitan dengan distribusi panjang dan makanan yang tiba dalam kondisi dingin. Anak-anak juga dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi jika masih lapar.
Zulkifli mengatakan, pengamatan awal menunjukkan sisa makanan lebih sedikit. Namun, penerapan prasmanan masih dalam tahap percontohan.
“Ini kelihatan food waste-nya tidak ada, bersih, bahkan ada beberapa yang masih lapar, dia bisa tambah lagi, jadi makanan tidak ada bersisa ya. Tapi ini masih piloting, sudah di 66 tempat,” ujarnya. (rmg/xan)
