SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengkaji sumber pembiayaan alternatif guna memperkuat keberlanjutan keuangan organisasi internasional tersebut. Hal ini menjadi perhatiannya sebab organisasi tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan.
Menurutnya, saat menyampaikan pandangannya dalam forum Bureau Standing Committee on UN Affairs pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Selasa (6/10/2026), negara-negara anggota tetap memiliki tanggung jawab penting untuk memenuhi kewajiban kontribusi yang telah ditetapkan secara penuh dan tepat waktu.
“Namun, upaya menjaga keberlanjutan keuangan PBB perlu disertai pembahasan yang lebih luas, termasuk kemungkinan mengembangkan sumber pendanaan tambahan di luar sistem kontribusi negara anggota yang berlaku saat ini,” katanya dalam keterangan tertulis, dilansir dari laman dpr.go.id, Senin (19/10).
Bramantyo menjelaskan bahwa berbagai mekanisme pembiayaan inovatif telah dibahas selama bertahun-tahun dan diterapkan dalam sejumlah bidang kerja sama internasional. “Mekanisme serupa dapat dikaji untuk mendukung kebutuhan pendanaan PBB secara lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembiayaan alternatif tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban negara anggota. Sebaliknya, mekanisme tersebut diharapkan dapat melengkapi sistem kontribusi yang ada sekaligus menyediakan sumber daya tambahan yang lebih dapat diprediksi, terutama untuk bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama masyarakat internasional.
Dari perspektif parlemen, Bramantyo memandang pembahasan mengenai pembiayaan PBB penting karena parlemen nasional juga memiliki kepentingan dalam menentukan bagaimana komitmen internasional dibiayai. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, ia mengusulkan agar Standing Committee on UN Affairs (SCUNA) memprakarsai diskusi atau kajian mengenai berbagai kemungkinan mekanisme pembiayaan alternatif bagi PBB.
Baca Juga: Anggota Komisi III DPR Menilai UU Anti-Perundungan Perlu Dikaji
Kajian tersebut dapat mencakup pemetaan model pembiayaan yang telah tersedia, penilaian kelayakan penerapannya, serta analisis mengenai bagaimana mekanisme baru dapat melengkapi sistem kontribusi negara anggota yang berlaku saat ini.
Bramantyo berharap pendekatan tersebut dapat menggeser pembahasan dari sekadar menangani kekurangan dana yang berulang menuju upaya membangun model pembiayaan PBB yang lebih berkelanjutan untuk masa depan.
Ia menambahkan, melalui forum parlemen internasional tersebut, Indonesia mendorong penguatan keberlanjutan keuangan PBB melalui kajian dan dialog mengenai sumber pendanaan alternatif, tanpa mengurangi tanggung jawab negara anggota dalam memenuhi kewajiban kontribusinya. (dgi)
