SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sebanyak 1.481 hektare lahan masih terbakar di berbagai wilayah Indonesia. Di tengah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perlindungan warga terdampak, pemerintah mengklaim telah menyalurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun. Sementara itu, tawaran bantuan asing masih dikaji.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengatakan penanganan karhutla terus ditingkatkan meskipun titik api masih ditemukan.
“Selain kondisi kekeringan akibat El Nino yang juga berpengaruh, tetapi yang terbesar adalah bahwa karhutla ini merupakan suatu keadaan yang pemicu utamanya adalah aktivitas manusia,” kata Sugiono dalam konferensi pers di kantor Kemenko PKK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, pemerintah pusat telah mentransfer bantuan tahap kedua. “Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun rupiah yang ditekankan oleh Presiden untuk diprioritaskan pada perlindungan masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan,” katanya.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk melindungi warga melalui pembagian masker, penyediaan oksigen portabel dan sarana pemulihan, termasuk rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Tentu saja pemerintah terus bekerja keras mengatasi terjadinya karhutla ini, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami situasi terburuk,” paparnya.
Baca Juga: Asing Terlibat Karhutla, Puluhan Korporasi Diproses Hukum
Sugiono memaparkan penyaluran bantuan tahap pertama pada 7 September 2026. Bantuan tersebut ditujukan kepada tujuh provinsi—Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau—serta 35 kabupaten/kota yang terdampak karhutla.
Untuk mendukung pemadaman, pemerintah menyediakan alat pelindung diri bagi personel, pompa dan tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, serta sumur bor. Bantuan juga mencakup kebutuhan operasional dan mobilisasi personel.
“Prioritas berikutnya, bantuan pemerintah pusat tersebut juga untuk dukungan logistik bagi para personel yang terlibat di dalam upaya pemadaman karhutla ini karena kita ketahui bersama bahwa penanganan karhutla ini memerlukan kolaborasi dari berbagai unsur dan pihak, terutama masyarakat yang berada di lokasi terdampak,” ujar Sugiono.
Sekitar 71.000 personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui operasi gabungan darat dan udara. Operasi udara melibatkan sekitar 35 helikopter dan pesawat milik TNI. Kegiatan tersebut meliputi pengeboman air (water bombing), penaburan dry ice, dan penaburan NaCl untuk mendukung modifikasi cuaca.
Sugiono menegaskan, penanganan karhutla merupakan upaya nasional meskipun pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional.
“Pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang terdampak. Jadi terlepas dari status, saya kira upaya yang kita lakukan adalah upaya yang sifatnya nasional,” kata Sugiono.
Baca Juga: Rumah dan Bengkel Mobil Terbakar di Serpong, Kerugian Ditaksir Rp1 Miliar
Hingga Rabu (21/10/2026), BNPB mencatat lebih dari 502 hektare lahan telah dipadamkan dari total area sasaran penanganan lebih dari 983 hektare di enam provinsi prioritas. Lebih dari 481 hektare lainnya masih dalam penanganan.
Enam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau. Kalimantan Tengah mencatat area yang belum padam terbesar, yakni lebih dari 321 hektare, disusul Sumatera Selatan dengan lebih dari 84 hektare.
“Kedua provinsi tersebut menjadi prioritas penanganan, tanpa mengabaikan upaya pemadaman di provinsi lainnya,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Kamis.
Di luar enam provinsi prioritas, kebakaran tercatat meliputi area lebih dari 1.044 hektare. Sebanyak 44 hektare telah dipadamkan, sedangkan sekitar 1.000 hektare masih terbakar. Sebarannya menjangkau sejumlah wilayah, dari Kalimantan Timur hingga Maluku Utara.
Di tengah luasnya area kebakaran, pemerintah juga mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara lain. “Ya sudah ada beberapa negara yang menawarkan kepada kita, saat ini memang kita butuh waktu untuk menginventarisasi bantuan apa saja. Sehingga nanti kalau emang kita tidak bisa dan alatnya tidak ada di kita, ya kita minta kepada mereka. Jadi bantuan itu biar maksimal, tepat guna, tepat sasaran,” kata Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi Rabu malam (21/10/2026).
Singapura dan Jepang termasuk negara yang menawarkan bantuan. Dalam surat resminya, Singapura menawarkan masker, air minum, dan pesawat angkut Hercules C-130. BNPB akan menilai tawaran berdasarkan kebutuhan di lapangan dan ketersediaan peralatan serupa di Indonesia.
“Ya saya kira kalau emang kita butuh dan kita nggak punya ya, why not? Tapi kalau kita punya, kenapa harus susah-susah minta? Toh kalau contoh pesawat Hercules, negara lain menawarkan ini loh ada pesawat C-130, lah kita juga ada, kan lebih efektif kita gunakan, ya. Kenapa harus kita pinjem?” ujar Kristomei. (rmg/xan)
